Detik-Detik Purbaya Kena Reshuffle: Pastikan Nasib PPPK hingga Sentil Pemda

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Pelantikan Suahasil dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029.

Detik-detik menjelang pelantikan ini, Purbaya masih menggelar Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Jakarta. Dalam rapat ini, salah satunya dibahas mengenai nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Purbaya mengatakan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 31,1 triliun untuk membiayai pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Selain itu, pemerintah pusat bakal mengambil alih pembayaran gaji PPPK yang sebelumnya menjadi tanggungan pemerintah daerah (pemda). Kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku pada 2027. 

"Jadi ada program di tahun depan, awal Januari semua PPPK paruh waktu akan menjadi penuh waktu dan dibayar oleh pemerintah pusat. Anggaran sekitar Rp31,1 triliun, mungkin juga lebih," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Masih dalam rapat yang sama, Purbaya juga meminta pemerintah daerah (Pemda) agar tidak terlalu banyak menyimpan dana di bank agar anggaran tersebut bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih optimal bagi masyarakat. 

Sebab menurut dia, penggunaan anggaran daerah perlu dioptimalkan sehingga setiap rupiah yang disalurkan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian.

"Tapi tolong dipesankan ke daerah, jangan kebanyakan menaruh uang di perbankan karena dampak ke ekonominya menjadi tidak terlalu terasa," ujar Purbaya.

Ia menekankan pemda perlu mempercepat eksekusi anggaran agar dana yang tersedia dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah.

"Harusnya mereka optimalkan uangnya. Setiap rupiah yang kita salurkan ke daerah dampaknya optimal ke perekonomian," kata dia.

Purbaya menyampaikan kondisi keuangan daerah hingga 31 Agustus 2026 relatif cukup baik, dengan dana yang tersimpan mencapai Rp 195,2 triliun. Meski demikian, kondisi itu perlu diikuti dengan percepatan realisasi anggaran agar dana daerah bisa memberikan manfaat optimal bagi kualitas layanan publik.

Selain itu, Purbaya juga menyiapkan pembiayaan kreatif (innovative financing) untuk membantu membiayai pemerintah daerah (pemda).

Skema tersebut akan melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan untuk memberikan pinjaman ke pemda.

Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD di Jakarta, Senin, menerangkan skema tersebut memungkinkan pemerintah daerah memperoleh pembiayaan dari PT SMI untuk melanjutkan pembangunan.

Pembiayaan itu kemudian ditanggung pemerintah pusat dan diperhitungkan melalui pengurangan DBH yang diterima daerah secara bertahap.

"Kita akan membuat apa yang disebut innovative financing, nanti kita akan mengerahkan SMI untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di mana pemerintah daerah bisa semacam meminjam uang dari SMI dan pembayarannya nanti kita bayar dari pusat, dan mengurangi DBH selama beberapa tahun ke depan,” ujar Purbaya.

Menurut dia, skema tersebut ditujukan agar pembangunan di daerah tak terganggu akibat penyesuaian dana bagi hasil (DBH).

"Jadi pembangunan daerah tidak akan terganggu, sementara kesinambungan kami juga tetap terjaga, karena kalau kami kurangin setahun sekaligus, yang jelas itu pasti akan mempengaruhi defisit dan kita membuat hasilnya menjadi tidak berkesinambungan," tutur dia.