Efek Domino Jika Payroll ASN Keluar dari BPD

Liputan6.com, Jakarta - Wacana pemindahan payroll atau pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan bisnis bank daerah.

Bagi BPD, payroll ASN bukan sekadar layanan administrasi pembayaran gaji. Dana tersebut menjadi salah satu sumber dana murah yang dapat dihimpun dan kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat dan sektor produktif di daerah.

Ketua Sekawan Bank Jakarta, Reksa Ardiansyah, mengatakan setiap BPD memiliki karakteristik bisnis yang berbeda karena beroperasi dekat dengan masyarakat dan menyesuaikan pembiayaan dengan kebutuhan daerah.

“BPD memiliki pendekatan bisnis yang dekat dengan masyarakat karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda,” ujar Reksa dalam RDPU BAM DPR RI bersama Federasi Serikat Pekerja BPD Seluruh Indonesia, Kamis (3/9/2026).

Menurut dia, berkurangnya payroll ASN dapat mengganggu kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi intermediasi sekaligus membantu masyarakat kecil melalui skema pembiayaan berbasis kearifan lokal.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Dampak pemindahan payroll ASN disebut mulai dirasakan di Bali. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat BPD Seluruh Indonesia I Made Yogi Pradnya Sugiartana mengatakan sejumlah instansi vertikal telah memindahkan payroll ASN ke bank Himbara.

Dua instansi yang disebut telah melakukan perpindahan adalah rumah sakit umum di bawah Kementerian Kesehatan dan sebuah politeknik. Akibatnya, BPD kesulitan melakukan pemotongan angsuran kredit karena rekening gaji ASN tidak lagi berada di bank daerah.

Nilai payroll kedua instansi mencapai sekitar Rp 1,7 miliar, sementara total gaji ASN mencapai sekitar Rp 8 miliar per bulan. Adapun portofolio kredit yang terikat dengan instansi tersebut berada di kisaran Rp 300 miliar.

Sebelum payroll berpindah, pembayaran angsuran kredit melalui pemotongan otomatis mencapai sekitar Rp 228 juta per bulan.

“Dampaknya sudah kami rasakan karena pada bulan ini kami mengalami kesulitan melakukan pemotongan angsuran setelah payroll berpindah,” ujar Yogi.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa perpindahan payroll juga dapat menyentuh mekanisme pembayaran kredit yang telah berjalan.

Persoalan berikutnya menyangkut likuiditas. Presiden Federasi Serikat Pekerja BPD Seluruh Indonesia Alex Sandra menilai perpindahan payroll berpotensi mengurangi dana yang selama ini dikelola BPD.

Dampaknya dapat merambat ke kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Federasi mencatat, portofolio kredit pada sektor tertentu di sejumlah BPD bahkan dapat mencapai sekitar 40–70 persen dari total kredit.

Alex menyebut, jika kebijakan diperluas ke kementerian atau instansi lain, aset BPD tertentu berpotensi berkurang sekitar 40–50 persen. Potensi dana yang terdampak disebut mencapai sekitar Rp 20 triliun pada salah satu BPD dan sekitar Rp 21 triliun pada BPD lainnya.

Ketua Umum Serikat Pekerja Bank Jatim Sigit Muharyanto menambahkan, berkurangnya dana murah dapat membuat biaya dana meningkat. Pada saat yang sama, perpindahan rekening payroll dapat menyulitkan pembayaran cicilan kredit ASN.

“Ketika gaji ASN berpindah ke Himbara, pembayaran angsuran akan lebih sulit sehingga NPL berpotensi meningkat,” ujar Sigit.

Jika NPL naik, kebutuhan pencadangan kerugian kredit (CKPN) berpotensi meningkat dan akhirnya menekan laba serta kemampuan ekspansi kredit BPD.

Efek domino pemindahan payroll tidak berhenti pada neraca BPD. Jika laba bank daerah tertekan, kontribusi kepada pemerintah daerah juga berpotensi ikut berkurang.

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menilai payroll ASN memiliki arti penting bagi keberlanjutan bisnis BPD sekaligus penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPD merupakan badan usaha milik daerah yang dapat memberikan dividen kepada pemerintah daerah.

“Kalau keuntungan bank daerah turun, tentu dividen yang diterima pemerintah daerah juga berpotensi turun. Padahal, sekarang ini daerah sedang membutuhkan penguatan PAD,” kata Aher.

Di sisi lain, data OJK menunjukkan BPD sebenarnya masih memiliki kinerja yang relatif solid. Hingga Maret 2026, total aset BPD mencapai Rp 1.036,51 triliun atau tumbuh 3,20 persen secara tahunan. Kredit mencapai Rp 656,87 triliun dengan pertumbuhan 1,59 persen, sedangkan DPK tumbuh 4,74 persen menjadi Rp 782,04 triliun. CAR tercatat 26,19 persen, dengan NPL gross 3,26 persen dan NPL net 1,27 persen.

OJK juga tengah menjalankan Roadmap Penguatan BPD 2024–2027 untuk memperkuat struktur, digitalisasi, serta peran BPD dalam ekonomi daerah dan nasional. Karena itu, polemik payroll ASN menjadi ujian penting: bagaimana memperkuat efisiensi pengelolaan payroll tanpa mengurangi peran strategis BPD sebagai penggerak ekonomi daerah.