Jepang Kucurkan Pinjaman untuk Konservasi Pantai Bali dari Abrasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti meninjau progres proyek konservasi sejumlah pantai di Bali, dalam program Bali Beach Conservation Project Phase II (BBCP 2).

Proyek konservasi ini terdiri dari dua paket utama, yakni konservasi Pantai Candidasa (Paket 1) dan kawasan Kuta–Legian–Seminyak (Paket 2). Pendanaannya berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan kerjasama internasional Jepang (JICA) melalui skema pinjaman luar negeri.

Wamen Diana menekankan pentingnya pelestarian kawasan pantai sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan alam dan pariwisata Bali yang menjadi ikon nasional. 

"Konservasi pantai ini sangat penting sebagai langkah persiapan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus menjaga daya saing kawasan wisata unggulan nasional," ujar Diana, Senin (5/5/2025).

Paket 1 menangani Pengamanan dan Konservasi Pantai Candidasa sepanjang 5,5 km. Lingkup pekerjaannya mencakup pembangunan struktur revetment, sand nourishment, permanent stockpile, gravel nourishment, jembatan, walkway, pemeliharaan groin dan seawall eksisting, penataan landscape, hingga penanaman terumbu karang. 

Selama masa konstruksi dan pasca konstruksi, dibangun temporary stockpile seluas 4,8 hektare untuk pengelolaan pasir. 

"Setelah konstruksi selesai, garis pantai yang sebelumnya menyusut akibat abrasi akan mengalami pemulihan di beberapa titik. Sehingga menunjukkan hasil dari penanganan pengaman pantai," imbuh Diana.

Sementara Paket 2 di kawasan Kuta–Legian–Seminyak berfokus pada pemulihan garis pantai melalui metode sand nourishment sebesar 610.000 m³ dan pembangunan 4 breakwater baru. Revitalisasi stockpile di Mertasari Sanur juga menjadi bagian penting dalam paket konservasi ini.

Diana mengimbau kepada seluruh pelaksana konstruksi agar dapat mempercepat pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai target, dan dapat terukur. "Mohon didorong untuk percepatan progres konstruksi BBCP 2, namun dengan tetap menjaga kualitas dan keberlanjutan konstruksi," pintanya.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida Muhammad Noor menerangkan, pekerjaan konstruksi baru dimulai pada April 2025.

"Untuk Paket 1, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 518,27 miliar dengan pelaksana konstruksi PT Hutama Karya. Sementara Paket 2, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp267,65 miliar dengan pelaksana konstruksi PT Adhi-Minarta," jelasnya.

Melalui BBCP 2, Kementerian PU berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur pantai yang adaptif terhadap perubahan iklim, menjaga integritas kawasan wisata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Proyek BBCP 2 diharapkan dapat menjadi model konservasi pantai yang dapat diterapkan di berbagai wilayah pesisir Indonesia," pungkas Noor.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana memulai pembangunan 200 sekolah rakyat di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akan mendukung program Sekolah Rakyat 100 persen. 

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, Kementerian PU akan melakukan pembicaraan secara intensif dengan Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait guna mempersiapkan dan mempercepat pekerjaan konstruksi Sekolah Rakyat.

"Sekolah Rakyat tahap pertama sebanyak 65 lokasi telah selesai disusun dokumen perencanaan teknisnya pada minggu ke-4 April 2025 dan ditargetkan mulai konstruksi pada minggu ke-3 Mei 2025," kata Dody Hanggodo dikutip dari Antara, Jumat (2/5/2025).

Penanganan Sekolah Rakyat tahap 1 di 65 lokasi akan menggunakan metode model 1 dengan lingkup kegiatan meliputi rehabilitasi/renovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, perguruan tinggi, pemerintah daerah, BUMN maupun swasta.

"Saat ini sudah ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan 65 lokasi Sekolah Rakyat tahap 1 dan sedang dalam proses penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultansi," ujar Dody.

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya Pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang berada di Desil 1.

Selain pelaksanaan di 65 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.

Kementerian Pekerjaan Umum membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat atau Satgas Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk mendukung program unggulan Pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul.

Pembentukan Satgas Sekolah Rakyat itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025. Kepmen tersebut resmi berlaku sejak 11 April 2025.

Satgas Sekolah Rakyat bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat dengan pendekatan umum, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.