Pengakuan Jujur Tim Geypens usai Tersandung Masalah Paspor di Liga Belanda

Liputan6.com, Jakarta - Bek muda Indonesia Tim Geypens akhirnya angkat bicara mengenai polemik paspor dan izin kerja yang dialami di Liga Belanda. Dia mengungkap pengalaman dan kisahnya yang mendadak jadi pemain ilegal untuk klubnya, FC Emmen.

Tim Geypens jadi salah satu pemain Indonesia yang terjerat kasus paspor dan izin kerja atau yang lebih dikenal dengan passportgate di Liga Belanda. Statusnya dipermasalahkan karena dinaturalisasi oleh Indonesia pada Februari 2025, tapi masih terdaftar sebagai pemain uni Eropa.

Akibatnya, Tim Geypens harus diparkir oleh FC Emmen pada 26 Maret 2026. Dia absen dalam empat laga karena tak diizinkan bermain, bahkan berlatih dengan klub yang berkompetisi di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda.

Tapi persoalan itu tuntas setelah dua pekan. Tim Geypens diumumkan klubnya bisa bergabung lagi per Kamis (9/4) setelah mengantongi surat izin kerja hingga 2031. Kebahagiaan pun dirasakan oleh pemain berposisi bek kiri itu usai masalahnya beres.

“[Rabu malam], pengacara saya menelepon untuk mengatakan saya diizinkan kembali ke lapangan. Saya bangun [Kamis] pagi ini dengan sangat gembira," kata Tim Geypens kepada Dagblad van het Noorden, dikutip Sabtu (11/4).

"Karena saya kembali menjadi pemain sepakbola dan diizinkan kembali ke klub. Kondisi fisik saya sudah prima dan kontrol bola saya sempat sedikit kaku, tetapi kembali dengan cepat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Tim Geypens bercerita bahwa dirinya tidak tahu jika menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, maka secara otomatis kehilangan haknya sebagai warga negara Belanda. Sebab kedua negara tidak menganut dwi kewarganegaraan.

Geypens mengakui bahwa hal itu merupakan sebuah kesalahan pribadi karena dia tak teliti dalam memahami setiap prosesnya. Saat itu dia hanya bersemangat dan merasa semua akqn baik-baik saja.

“Rasanya sangat aneh. Tiba-tiba saya berada di Belanda secara ilegal. Negara tempat saya lahir dan bersekolah. Saya menyadari sekarang bahwa hukum adalah hukum, dan oleh karena itu harus ditemukan solusinya," terang Geypens.

p>"Mereka mungkin masih akan mengubah undang-undang di Indonesia mengenai paspor ganda. Saya bisa masuk ke DigiD dan semacamnya. Rupanya, pemerintah juga tidak saling berkomunikasi,” imbuhnya.