Benarkah Ada Pajak Marketplace Buat Pedagang Online? Cek Fakta PMK 37/2025

Liputan6.com, Jakarta - Banyak pedagang online mulai bingung setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Sebagian mengira pemerintah membuat jenis pajak baru bagi penjual di marketplace. Padahal, aturan ini bukan menambah pajak, melainkan mengubah mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace atau lokapasar.

Sederhananya, jika sebelumnya pedagang menghitung dan menyetor sendiri pajaknya, kini marketplace yang ditunjuk pemerintah akan langsung memungut PPh Pasal 22 dari transaksi yang memenuhi ketentuan. Dengan begitu, pedagang tidak perlu lagi repot menghitung dan menyetor pajak tersebut secara mandiri.

“Tidak ada pajak baru yang diatur dalam PMK 37 Tahun 2025. Regulasi ini hanya mengubah mekanisme penyetoran pajak, di mana sebelumnya penyetoran dilakukan sendiri oleh pedagang, kini diubah menjadi dipungut oleh marketplace/lokapasar,” bunyi FAQ PMK 37 Tahun 2025, dikutip Jumat (31/7/2026).

Aturan ini berlaku bagi pedagang dalam negeri yang menerima penghasilan dari penjualan melalui sistem elektronik atau marketplace. Sementara itu, pihak pemungut pajak adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE/lokapasar) yang telah resmi ditunjuk oleh pemerintah.

Namun, tidak semua marketplace otomatis menjadi pemungut pajak. Pemerintah hanya menunjuk marketplace yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain:

• Memiliki nilai transaksi di Indonesia lebih dari Rp 600 juta dalam 12 bulan, atau Rp 50 juta dalam satu bulan.
• Memiliki lebih dari 12.000 pengakses dalam setahun, atau lebih dari 1.000 pengakses dalam sebulan.

Dokumen yang Harus Disiapkan Pedagang

Bagi pedagang, ada beberapa data dan dokumen yang wajib disampaikan kepada marketplace penunjuk:

Data Diri: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta alamat korespondensi.

Surat Pernyataan Omzet: Pedagang orang pribadi dengan omzet sampai Rp 500 juta dalam satu tahun pajak wajib menyerahkan surat pernyataan bahwa omzetnya masih di bawah batas tersebut. Surat ini cukup dibuat satu kali dan dapat digunakan untuk semua akun toko yang dimiliki di berbagai marketplace.

“Surat Pernyataan peredaran bruto untuk satu Pedagang Dalam Negeri (satu NPWP/NIK) dapat digunakan untuk semua akun yang dimiliki dan dapat disampaikan kepada semua marketplace/lokapasar.”

Surat Keterangan Bebas (SKB): Apabila pedagang memiliki surat keterangan bebas pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22, dokumen tersebut juga perlu diserahkan ke pihak marketplace.

Pemerintah juga menegaskan bahwa bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria pedagang dengan peredaran bruto tertentu, pemungutan PPh Pasal 22 ini tidak menghapus fasilitas PPh Final yang masih berlaku. Sementara bagi pedagang yang tidak memenuhi kriteria fasilitas tersebut, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh marketplace dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak saat menyampaikan SPT Tahunan.

Secara keseluruhan, PMK Nomor 37 Tahun 2025 bertujuan membuat proses pemungutan pajak menjadi lebih praktis, tertata, dan mudah. Jadi, para pedagang online tidak perlu khawatir karena aturan ini bukanlah pajak baru, melainkan penyederhanaan mekanisme pembayaran pajak.