Defisit Anggaran AS Bisa Melonjak Imbas Perubahan Tarif Dagang, Nilainya Segini

Liputan6.com, Jakarta - Perubahan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) baru-baru ini dapat meningkatkan defisit anggaran federal sekitar USD 1,1 triliun atau Rp 18.970 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.250) pada dekade berikutnya, meskipun perkiraan akhir masih belum pasti.

Demikian disampaikan Conggressional Budget Office (CBO) Director atau Direktur Kantor Anggaran Kongres (CBO) Philip Swagel dikutip dari laman Anadolu Agency, Rabu (29/4/2/2026).

Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television, Swagel menuturkan, keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan wewenang Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif melalui kekuasaan ekonomi darurat akan menambah defisit sekitar USD 2 triliun atau Rp 34.492 triliun selama 10 tahun.

Ia menuturkan, langkah-langkah pengganti tarif perdagangan dari pemerintah akan memulihkan pendapatan sekitar USD 800 miliar atau Rp 13.796 triliun, atau hampir setengah dari jumlah yang dihapus oleh putusan tersebut.

“Defisit selama 10 tahun akan sekitar USD 1,1 triliun lebih tinggi karena ada pengurangan tarif oleh Mahkamah Agung dan pengembaian sebagian tarif oleh pemerintah,” ujar Swagel.

Ia menambahkan, pemerintah masih memiliki wewenang luas untuk mengenakan atau memodifikasi tarif, sehingga sulit untuk menghitung dampak fiskal akhir sampai proses tersebut selesai.

“Kami belum sampai pada titik di mana kami merasa nyaman membuat perkiraan jangka panjang seperti itu,” ujar dia.

Swagel juga mengatakan, kenaikan harga energi yang terkait dengan perang di Iran sebagian besar mengimbangi peningkatan ekonomi dari pemotongan pajak yang diberlakukan pada 2025.

“Tampaknya kenaikan harga energi yang memengaruhi rumah tangga kurang lebih mengimbangi manfaat” dari pemotongan tersebut, ujar dia.

Ia menambahkan, CBO belum menyelesaikan perkiraan ekonomi baru yang akan menjadi dasar pembaruan anggaran lebih lanjut.

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) berpotensi memiliki utang lebih dari USD 175 miliar atau Rp 2.951 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.860)  dalam bentuk pengembalian dana kepada importir. Hal ini setelah Mahkamah Agung memutuskan pada Jumat, 20 Februari 2026 memuturkan tarif yang diterapkan Donald Trump ilegal.Keputusan itu dengan suara 6-3.

Mengutip CNBC, Sabtu (21/2/2026), pengembalian dana potensial kepada berbagai perusahaan itu akan mencakup tarif yang telah dikumpulkan oleh pemerintah sejak Trump memberlakukan bea masuk tanpa otorisasi dari Kongres.

Berdasarkan perhitungan Penn Wharto Budget Model, pengembalian dana diperkirakan USD 175 miliar.

Beberapa importir sudah memiliki gugatan yang sedang berlangsung untuk meminta pengembalian dana tarif mereka, dengan mengutip putusan pengadilan tingkat rendah yang menyatakan bahwa tarif Trump tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung pada Jumat tidak menyatakan, pemerintah federal dapat menyimpan uang yang telah dikumpulkan dari tarif tersebut, tetapi tidak secara eksplisit membahas pengembalian dana.

Presiden telah menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional  atau International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif tersebut. Ia adalah presiden pertama yang pernah menggunakan IEEPA untuk tujuan tersebut.

Hakim Mahkamah Agung Brett Kavanaugh, salah satu dari tiga anggota konservatif Mahkamah Agung yang berbeda pendapat dengan putusan Jumat, memperingatkan tentang potensi kesulitan logistik dalam mengembalikan tarif yang telah dikumpulkan.

“Namun, sementara itu, dampak sementara dari keputusan Mahkamah Agung bisa sangat besar,” tulis Kavanaugh dalam pendapatnya yang berbeda.

“Amerika Serikat mungkin diharuskan untuk mengembalikan miliaran dolar kepada importir yang membayar tarif IEEPA, meskipun beberapa importir mungkin telah membebankan biaya tersebut kepada konsumen atau pihak lain,” tulisnya.

“Seperti yang diakui dalam argumen lisan, proses pengembalian dana kemungkinan akan menjadi ‘kacau’,” tulis Kavanaugh.

“Selain itu, menurut Pemerintah, tarif IEEPA telah membantu memfasilitasi kesepakatan perdagangan senilai triliunan dolar  AS,  termasuk dengan negara-negara asing dari Tiongkok hingga Inggris Raya hingga Jepang, dan banyak lagi,” tulisnya.

"Keputusan Pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai pengaturan perdagangan tersebut.”

Ekonom senior di PNC Financial Services Group, Brian LeBlanc dalam sebuah unggahan LinkedIn pada Jumat mengatakan “kami memperkirakan”, tarif terkait IEEPA yang telah dinyatakan ilegal merupakan “sekitar 60% dari tarif yang dikeluarkan hingga saat ini.”

"Itu masalah besar. Sampai Presiden Trump mengganti tarif tersebut dengan otoritas alternatif, tingkat tarif baru saja turun dari sekitar 9,5% menjadi sekitar 5%,” tulis LeBlanc. “Pengembalian dana akan rumit, dan kami memperkirakan pemerintahan Trump akan mengganti sebagian besar (tetapi tidak semua) pendapatan tarif yang hilang ini.”

Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada Desember mengatakan jumlah tarif yang dikumpulkan yang berisiko harus dikembalikan adalah USD 133,5 miliar atau Rp 2.251 triliun. Jumlah tersebut kemungkinan telah meningkat sejak saat itu. Hal ini karena pengumpulan bea masuk yang masih berlangsung.