Donald Trump Jadi Presiden AS Penambah Utang Terbanyak

Liputan6.com, Jakarta - Total utang federal AS menembus rekor US$ 40 triliun atau sekitar Rp 708.680 triliun (asumsi kurs Rp 17.717 per dolar AS) pada pertengahan Agustus 2026. Lonjakan ini kembali menyoroti daftar presiden AS dengan akumulasi penambahan utang terbesar, di mana Donald Trump berada di posisi pertama.

Berdasarkan data "Debt to the Penny" dari Kementerian Keuangan AS yang diulas Yahoo! Finance (27/8/2026), Donald Trump menempati peringkat tertinggi dengan total penambahan utang sebesar US$ 11,63 triliun (Rp 206.153 triliun). Angka ini merupakan akumulasi dari periode pertama (US$ 7,8 triliun) dan 19 bulan pertama periode keduanya (US$ 3,83 triliun).

Sebagai pembanding, Barack Obama berada di posisi kedua dengan US$ 9,32 triliun (dua periode), disusul Joe Biden di posisi ketiga dengan US$ 8,45 triliun (satu periode), George W. Bush sebesar US$ 4,9 triliun, dan Ronald Reagan sebesar US$ 1,86 triliun.

Penggabungan dua periode masa jabatan Trump yang tidak berurutan ini merupakan metode analisis sah yang juga digunakan oleh Newsweek. Jika dihitung murni per satu masa jabatan, penambahan utang era Biden sejatinya melampaui periode pertama Trump.

Lembaga nonpartisan Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) mencatat bahwa penambahan utang tidak semata-mata mencerminkan pemborosan presiden. Defisit turut dipicu oleh pemotongan pajak, pengeluaran wajib yang membengkak, penurunan penerimaan negara, serta lonjakan beban bunga.

CRFB mengestimasi bahwa kebijakan eksekutif dan undang-undang era Biden menyumbang US$ 4,7 triliun utang baru dalam jangka 10 tahun, terutama dari paket bantuan COVID-19 (US$ 2,06 triliun) dan anggaran fiskal harian. Perhitungan CRFB ini mengecualikan belanja wajib yang sudah ada dan bunga berjalan, sehingga nilainya berbeda dari kalkulasi kas Kemenkeu.

Sementara pada periode kedua Trump, proyeksi undang-undang One Big Beautiful Bill Act diperkirakan menambah utang US$ 3,4 triliun hingga US$ 4,7 triliun dalam 10 tahun. Kondisi diperberat oleh penurunan penerimaan bea masuk dan defisit bulanan Juli 2026 yang menyentuh US$ 432 miliar.

Saat ini sekitar 60% dari total anggaran tahunan AS (sekitar US$ 7 triliun) habis untuk belanja wajib seperti Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid. Beban pembayaran bunga utang bahkan telah melampaui anggaran pertahanan Pentagon.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, optimistis pemerintah dapat mengatasi lonjakan utang tersebut. Namun, Margaret Spellings dari Bipartisan Policy Center mengikrarkan kekhawatiran sebaliknya. Ia menilai penumpukan utang sudah mulai membebani biaya hidup masyarakat dan menekan ruang investasi negara.

Pada akhirnya, besaran utang bukan sepenuhnya kesalahan presiden. Kongres sebagai pembuat undang-undang, pengeluaran otomatis program jaminan sosial, serta pergerakan suku bunga turut memegang peran sentral dalam pembentukan total utang negara.