Freeport Ajukan Draf Divestasi Saham 12%

Liputan6.com, Jakarta - PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyerahkan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12% kepada pemerintah sebagai bagian dari proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Langkah ini menjadi salah satu syarat utama agar operasional tambang Grasberg di Papua Tengah dapat terus berlanjut.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan dokumen divestasi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dan saat ini masih dalam tahap pembahasan.

“Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah,” ujar Tony dikutip dari Antara, Kamis (18/6/2026).

Menurut Tony, pengalihan saham tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan IUPK Freeport di Grasberg.

Penandatanganan perjanjian pengalihan saham harus dilakukan sebelum pemerintah menerbitkan perpanjangan IUPK yang akan berlaku setelah 2041.

“Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya transfer of shares (pengalihan saham) sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses,” kata Tony.

Divestasi saham tersebut akan dilakukan oleh Freeport-McMoRan Inc. (FCX) dengan mengalihkan 12% kepemilikan sahamnya di PTFI kepada pemerintah. Proses ini menjadi tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dicapai antara pemerintah Indonesia, FCX, dan PTFI terkait kelanjutan operasional tambang Grasberg.

Nota kesepahaman terkait perpanjangan IUPK Freeport ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, serta Presiden Direktur PTFI Tony Wenas di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat.

Melalui MoU tersebut, para pihak menyepakati enam poin utama. Pertama, IUPK Freeport akan diperpanjang sehingga perusahaan dapat melanjutkan operasi tambang hingga umur cadangan berakhir.

Kedua, Freeport berkomitmen meningkatkan dukungan kepada masyarakat Papua, termasuk melalui pendanaan pembangunan rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan di bidang medis.

Ketiga, perusahaan akan meningkatkan aktivitas eksplorasi dan mempercepat berbagai studi guna menemukan sumber daya baru serta membuka peluang ekspansi jangka panjang.

Keempat, Freeport akan terus memperkuat program hilirisasi di dalam negeri melalui penjualan tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan berbagai produk turunannya di pasar domestik.

Selain itu, perusahaan juga memperoleh fleksibilitas untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat apabila terdapat kebutuhan tambahan pasokan dari negara tersebut.

Salah satu poin penting dalam MoU tersebut adalah rencana pengalihan saham Freeport-McMoRan sebesar 12% kepada pemerintah pada 2041.

Dalam kesepakatan itu, pengalihan saham dilakukan tanpa biaya. Namun, pihak yang menerima saham wajib mengganti biaya investasi yang telah dikeluarkan FCX secara proporsional berdasarkan nilai buku untuk investasi yang manfaatnya masih berlanjut setelah 2041.

Dengan skema tersebut, FCX akan tetap mempertahankan kepemilikan saham sebesar 48,76% di PTFI hingga 2041. Setelah divestasi dilaksanakan, kepemilikan perusahaan asal Amerika Serikat itu akan turun menjadi sekitar 37% mulai 2042.

Poin terakhir dalam MoU menegaskan bahwa struktur tata kelola perusahaan, operasional tambang, perjanjian pemegang saham, IUPK, serta berbagai perjanjian yang telah berlaku akan tetap dipertahankan selama umur cadangan tambang.

Tony berharap proses perpanjangan IUPK dapat berjalan lancar sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan Freeport tetap dapat dirasakan masyarakat Papua dan Indonesia dalam jangka panjang.

“Semoga kami bisa mendapatkan perpanjangan IUPK, sehingga operasional kami atau manfaat yang kami berikan kepada Kabupaten Mimika, kepada Provinsi Papua Tengah, dan kabupaten lain di Papua Tengah, juga kepada Indonesia, bisa berlanjut sampai dengan usia tambang itu,” ujar Tony.