Hippindo Pede Transaksi Inabuyer 2026 Melonjak Berkat MBG

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memprediksi total transaksi pada ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 melonjak, berkat program prioritas pemerintah antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga perumahan rakyat dan sekolah rakyat. 

Oleh karenanya, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduanjsah berharap, instansi terkait seperti Badan Gizi Nasional (BGN) bisa berpartisipasi langsung dalam Inabuyer B2B2G Expo 2026. Sehingga tercipta realisasi bisnis antara pemerintah dengan para pelaku usaha retail. 

"Saya melihat bahwa kalau memang mereka nanti ada, hadir, akan lebih bagus dari tahun lalu. Karena program prioritas pemerintah ada uangnya. Sudah pasti ada PO-nya itu," ujar dia di SME Tower, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Budihardjo pun meyakini para pengusaha retail dalam gelaran Inabuyer 2026 mampu menjawab kebutuhan pemerintah untuk menjalankan program-program prioritasnya. 

"Kalau LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) kan tadi menyatakan, dia suruh cari di Inabuyer, prok itu semua ada. Mau beli ayam, pasir, gitu-gitu," ungkap dia. 

Oleh karenanya, Budihardjo meyakini ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 bisa meraup total transaksi lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Target Total Transaksi Rp 2,2 Triliun

Adapun Hippindo memproyeksikan ada kenaikan transaksi produk UMKM pada ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 hingga mencapai Rp 2,2 triliun. Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduanjsah menyampaikan, penyelenggaraan Inabuyer B2B2G Expo 2025 sukses mencapai total transaksi sekitar Rp 2,1 triliun.

"Ya jadi tadi (penyelenggaraan sebelumnya) Rp 2,1an (triliun). Kemarin saya diskusi, kira-kira kita mungkin naik 5-10 persen. Moga-moga (bisa meningkat) di Rp 2,2 (triliun) gitu lah, bisa terjadi suatu potensi transaksi," ujarnya di SME Tower, Jakarta, Rabu pekan ini.

Budihardjo mengatakan, realisasi transaksi dari ajang ini kerap bersifat jangka panjang. Ia menceritakan salah satu anggota Hippindo sukses meraup kenaikan transaksi berkali-kali lipat dari purchase order (PO), usai mengikuti acara tersebut. 

"Tadinya ada potensi PO Rp 650 juta. Hanya satu anggota, anggota kami. Tapi kami cek setelah setahun setahun sudah menjadi Rp 6 miliar," ungkap dia. 

Digelar 5-7 Mei 2026

Adapun Inabuyer B2B2G Expo 2026 akan berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di Gedung SMESCO, Jakarta. Tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-4, yang dihadirkan sebagai platform untuk mempertemukan pengusaha UMKM dengan buyer dari sektor pemerintah, BUMN, dan swasta.

Inabuyer B2B2G Expo 2026 akan menghadirkan berbagai agenda utama seperti business matching, pameran produk, diskusi panel, serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan kontrak kerja sama.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pengembangan ekosistem halal nasional melalui penguatan standardisasi dan penilaian kesesuaian pada layanan publik, termasuk pada sektor pemenuhan gizi masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan audit pemeriksaan kehalalan produk terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muara Jaya 2 di Pekon Kebon Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang dilaksanakan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Utama.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen nyata Kemenperin dalam memastikan layanan publik memenuhi standar mutu, keamanan, dan kehalalan, sekaligus mendukung implementasi kebijakan pengembangan industri halal nasional.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan konkret terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menempatkan kepastian halal sebagai fondasi penting dalam penyediaan gizi yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

Audit kehalalan produk dilakukan melalui tahapan komprehensif yang meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan lapangan, penelusuran bahan baku, evaluasi proses pengolahan, serta penilaian penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing layanan dan produk nasional.

Menurutnya, dalam mendukung program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, sertifikasi halal tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga mencerminkan kualitas proses, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dari hulu hingga hilir.

“Penguatan industri dan layanan berbasis halal harus didukung oleh sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian yang kredibel. Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan bahwa layanan yang diterima aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan halal. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan program prioritas nasional terlaksana dengan standar keamanan pangan tertinggi,” ujar Menperin dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Kemenperin juga memastikan penguatan standardisasi dilakukan secara terintegrasi melalui jaringan unit pelaksana teknis di daerah. Dengan mekanisme ini, rantai pasok pangan yang terlibat dalam program nasional dapat dipastikan telah melalui proses standardisasi yang ketat dan terukur. 

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan, BSPJI sebagai unit pelaksana teknis memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan standardisasi Kemenperin, termasuk di bidang jaminan produk halal. Menurutnya, SPPG merupakan garda terdepan dalam pemenuhan gizi masyarakat sehingga integritas halal dalam penyelenggaraannya menjadi hal yang tidak dapat ditawar.

Sementara itu, Kepala BSPJI Bandar Lampung, Syamdian menjelaskan, pelaksanaan sertifikasi halal terhadap SPPG Muara Jaya 2 menambah kontribusi nyata BSPJI dalam mengawal kualitas layanan publik di Provinsi Lampung.

Sebelumnya, sertifikat halal juga telah diterbitkan untuk sejumlah satuan pelayanan lainnya, antara lain SPPG Trimulyo di Pesawaran, SPPG Kibang Budi Jaya di Tulang Bawang Barat, SPPG Putra Mandiri 1 di Bandar Lampung, serta SPPG Panca Karsa Purna Jaya di Tulang Bawang.

Menurut Syamdian, capaian tersebut menunjukkan konsistensi kehadiran negara dalam menjamin keamanan konsumsi masyarakat di berbagai wilayah. BSPJI Bandar Lampung berkomitmen memberikan layanan pemeriksaan halal yang akurat, transparan, dan akuntabel, sekaligus terus memperluas jangkauan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi unit pelayanan publik dan pelaku industri.

Dalam mendukung SPPG mencapai standar mutu yang dipersyaratkan, selain sertifikasi halal, BSPJI Bandar Lampung juga memiliki layanan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) yang pelaksanaan auditnya bisa dilakukan bersamaan dengan sertifikasi halal.

Selain itu, laboratorium lingkungan BSPJI Bandar Lampung juga dapat melakukan pengujian terhadap kualitas air bersih yang digunakan SPPG dalam proses memasak dan penyajian MBG.

“Hal ini akan menguntungkan dan memudahkan SPPG untuk mendapat 3 layanan sekaligus dalam satu permohonan untuk pemenuhan persyaratan dapur mereka sehingga akan lebih efektif dan efisien”, tambah Syamdian.

Melalui langkah berkelanjutan ini, Kementerian Perindustrian optimistis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dapat menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, aman, dan berkualitas, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.