Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong investasi di sektor maritim sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam peta jalan investasi lima tahun ke depan.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, mengatakan langkah ini sejalan dengan target ambisius yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8% dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menetapkan target investasi sebesar Rp 1.900 triliun.
"Investasi bermain peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi target kita akan mencapai 8%. Ini adalah target pemerintah kita untuk 5 tahun ke depan," kata Todotua dalam Indonesia Maritime Week 2025 di JCC, Senin (26/5/2025).
Adapun Todotua menyampaikan, fokus investasi diarahkan pada sembilan sektor kunci, di mana sektor maritim termasuk energi terbarukan, hilirisasi sumber daya alam, dan perikanan menjadi salah satu tumpuan utama.
"Pemerintah akan fokus pada menarik investasi dari 9 sektor kunci. Pertama adalah energi terbarukan, hilirisasi. Industri hilirisasi termasuk juga kelautan dan juga perikanan ini merupakan strategi yang kuat yang besar dari potensi kita," ujarnya.
Pemerintah Siapkan Berbagai Instrumen Stategis
Dalam konteks hilirisasi sektor maritim, pemerintah menyiapkan berbagai instrumen strategis, seperti penguatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur pelabuhan serta sistem logistik.
Data yang tercatat pada kuartal pertama 2025 menunjukkan industri maritim memberikan kontribusi signifikan terhadap total investasi nasional, dengan nilai mencapai Rp 136,3 triliun dari total realisasi investasi sebesar Rp 465 triliun.
"Dalam hal industri hilir, investasi realisasinya, kontribusinya adalah Rp136,3 triliun 29,3% dari jumlah seluruhannya dari realisasi investasi dan industri maritim mengkontribusi sebanyak Rp136,3 triliun dan juga akan lebih banyak perbaikan ke depannya," ujarnya.
Jajaki Kerjasama dengan Australia Lebih lanjut, guna mengoptimalkan peran sektor maritim terhadap perekonomian, Pemerintah Indonesia aktif menjalin kerja sama internasional yang diarahkan untuk membangun sinergi strategis, khususnya dengan negara-negara yang memiliki kepentingan maritim di kawasan Indo-Pasifik.
Salah satu mitra utama yang saat ini sedang dijajaki lebih intensif adalah Australia. Fokus kerja sama difokuskan pada pengelolaan Jalur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan jalur pelayaran penting dari Laut Sulawesi menuju Samudera Hindia, melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok.
Salah Satu Lintasan Vital
Jalur ini dikenal sebagai salah satu lintasan vital bagi perdagangan regional, termasuk bagi Australia yang sebagian besar arus perdagangannya ke kawasan selatan melintasi wilayah tersebut.
"Mengapa? Karena kita tahu bahwa 60% dari perdagangan Selatan atau Australia pergi ke garis ALKI II dan ini sangat strategis yang kita diskusikan karena ALKI II Line sebagian besar sekitar 30-40% yang melewati negara kita. Jadi ini sangat strategis, kita diskusikan bagaimana mengelolanya dan ini jika mungkin dapat dipindahkan industrinya ke negara kita," ujarnya.
Selain Australia, Indonesia juga membuka jalur diplomasi ekonomi dengan Tiongkok. Pemerintah telah melakukan kunjungan ke beberapa provinsi penting di negara tersebut, seperti Xiamen dan Hainan, guna membangun dialog investasi di sektor perikanan.
"Kita juga mengunjungi beberapa provinsi di China termasuk Xiamen dan Hainan dan kita juga diskusikan tentang bagaimana mengembangkan dan kita dapat membawa investasi dari perikanan ke negara kami CPR untuk penyimpanan sepenuhnya dan juga produksinya semuanya di negara kita," pungkasnya.