Indonesia–Prancis Perkuat Kerja Sama Teknis Penerbangan Sipil

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) melakukan penandatanganan Annex V kerja sama teknis penerbangan sipil dengan Direction Generale de l’Aviation Civile (DGAC), Prancis.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa menyampaikan, penandatanganan Annex V ini merupakan langkah strategis dalam memperbarui dan memperkuat kerangka kerja sama teknis antara Indonesia dan Prancis. Sejalan dengan dinamika kebutuhan sektor penerbangan sipil yang terus berkembang.

"Annex V ini menjadi wujud nyata komitmen kedua negara dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil melalui penguatan kapasitas pengawasan, pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran keahlian dan praktik terbaik," ujar Lukman, Jumat (26/12/2025).

Adapun Annex V merupakan turunan dari Technical Cooperation Agreement (TCA) yang telah disepakati pada 2019. Berfungsi sebagai kerangka kerja sama dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan teknis di bidang penerbangan sipil antara kedua negara. 

Dengan diberlakukannya Annex V, Annex IV yang sebelumnya menjadi dasar kerja sama teknis dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ruang lingkup kerja sama dalam Annex V mencakup antara lain, penguatan sistem pengawasan keselamatan penerbangan sipil, peningkatan kompetensi sumber daya manusia penerbangan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Ditjen Hubud Indonesia dan DGAC Prancis. 

Topang Standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional

Kerja sama ini juga mendukung implementasi standar dan rekomendasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing penerbangan sipil nasional, sekaligus memastikan penerapan standar keselamatan dan keamanan penerbangan yang sejalan dengan praktik terbaik global," imbuh Lukman.

Annex V berlaku untuk jangka 6 bulan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua otoritas penerbangan sipil dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Sebelumnya,  Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka-bukaan salah satu penyebab biaya transportasi mahal, termasuk di aglomerasi Jabodetabek. Ternyata, biaya awal dan akhir dari transportasi yang ternyata cukup tinggi.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kemenhub, Risal Wasal mengungkapkan biaya awal atau first mile dan biaya akhir atau last mile cenderung lebih tinggi ketimbang biaya transportasi umum yang menunjangnya.

"Biaya transportasi kawan-kawan sekitar Jakarta itu berbeda-beda, Bekasi sekarang per orang bisa Rp 1,9 (juta). Why? Tadi, mungkin first mile kita atau last mile-nya enggak bagus, ya, artinya masih mahal," kata Risal ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Misalnya, biaya awal dari rumah ke pusat transportasi umum seperti stasiun KRL memakan biaya. Jika pengguna menggunakan ojek online (online), maka perlu mengeluarkan ongkos Rp 15.000-25.000 sekali jalan. Belum lagi dengan menghitung biaya dari stasiun KRL tujuan ke lokasi tempat kerja atau titik akhir.

Risal mengatakan, kalaupun pengguna transportasi umum menggunakan kendaraan pribadi sebelumnya, maka ada biaya parkir yang harus dikeluarkan. Artinya, ada tambahan lagi yang menyumbang biaya transportasi secara keseluruhan.

"Itu yang kita perbaiki. Bagaimana tadi, first mile, last mile-nya itu, bisa kita reduksi. Jadi, cost orang itu untuk transportasi bisa kita kurangi," tegasnya.

Risal menyampaikan, ada beberapa masyarakat yang mulai beralih ke transportasi publik yang bisa menjangkau langsung titik akhir. Meskipun, ongkos first mile dan last mile ini masih menjadi persoalan.

"Ya, pastinya itu (first mile dan last mile jadi permasalahan). Sekarang ini alhamdulillah, tentu Jabodabek ya, Jakarta sudah sampai ke Jabodabek pelayanannya ini," ucap Risal.

"Sudah mulai, masyarakat sudah paham, sudah mengetahui bahwa ada transportasi yang bisa langsung masuk ke Jakarta dan biayanya terjangkau," ia menambahkan.

Biaya transportasi yang dikeluarkan warga di aglomerasi Jabodetabek cukup besar. Ternyata, biaya yang dikeluarkan warga Bekasi menjadi yang paling tinggi, mencapai Rp 1,91 juta per bulan.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan, Risal Wasal menyebut biaya yang dikeluarkan masing-masing orang berbeda-beda. Ada biaya tambahan lain selain transportasi publik yang menyumbang cukup besar.

"Orang ke kantor tuh masih harus naik ojek, atau naik apa, menuju ke public transport-nya, dari public transport, kalau dia bawa mobil harus parkir, parkirnya mahal. Padahal naik keretanya cuma Rp 3.500. Kalau kayak begitu, itu yang kita perbaiki," ucap Risal usai diskusi media di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).