Jeritan Buruh Saat May Day: Upah di Bawah UMR hingga Masalah Outsourcing

Liputan6.com, Jakarta - Kerumunan kelompok buruh terpantau masih memadati area sekitaran Monumen Nasional (Monas), Jakarta usai merayakan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Jumat, 1 Mei 2026. Beberapa di antaranya turut menyampaikan tuntutan yang dinilai belum banyak digubris oleh pemerintah, semisal isu pembayaran upah di bawah UMR hingga pegawai outsourcing.

Seperti diutarakan Yuli, buruh wanita yang bekerja di pabrik plastik di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ia meminta kejelasan soal pembayaran upah yang hingga kini masih di bawah upah minimum regional (UMR) setempat.

"Pingin gaji naik, jangan laki doang yang naik. Gaji kita enggak naik sudah 2 tahun," seru Yuli seperti disuarakan kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Perempuan yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) ini juga mengeluhkan bahan baku produksi tempatnya bekerja, biji plastik yang mengalami kenaikan tajam. Sehingga menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabriknya.

"Kenaikan harga plastik juga ngaruh. Karyawan ada yang di-off, sebagian," ucap dia.

Tuntutan berbeda disampaikan Heru, buruh asal Bogor yang bekerja di pabrik ban. Pria yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menyinggung soal tenaga alih daya (outsourcing) yang belum sempat disuarakan Prabowo dalam perayaan May Day.

Meskipun pemerintah telah memperkuat kepastian hukum soal outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026, Heru menyebut saat ini banyak perusahaan masih lebih suka mencomot pegawai dari pihak ketiga, tanpa adanya kepastian sebagai karyawan tetap.

"Kayak sekarang kan kerjaan yang inti bisa dikerjain sama anak-anak outsourcing. Jadi menurut saya kurang adil lah. Kecuali kerjaannya kayak cleaning service, katering, security," ungkapnya kepada Liputan6.com.

Lebih lanjut, Heru turut merespons janji Prabowo soal pembangunan 1 juta rumah subsidi. Ia menilai isu tersebut kurang relevan dengannya yang telah mengambil program Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

"Kalau poin yang perumahan, kayaknya karena kebetulan saya sudah ambil perumahan subsidi juga, dan tanpa ada program-program seperti itu pun bisa ngerasain sendiri. Jadi kayak poin-poin yang enggak terlalu menarik buat saya," ungkapnya.

Kembali, ia menekankan perihal outsourcing sembari mengulang janji aktivis pemberdayaan rakyat yang kini diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, yang menentang soal tenaga alih daya.

"Kecuali kalau poinnya tentang outsourcing, kayak mantan aktivis yang diangkat jadi Menteri Lingkungan Hidup, kemarin kan ngomong masalah outsourcing juga. Wah saya udah antusias tuh kalau benar outsourcing diperketat. Tapi kalau outsourcing-nya belum ketowel, kurang lah," tuturnya.