Kemenhub Akan Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membuka peluang dilakukannya evaluasi terhadap tarif batas atas (TBA) tiket pesawat. Namun, untuk saat ini pemerintah dan maskapai penerbangan masih berfokus pada penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge sebagai respons terhadap kenaikan biaya operasional.

Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026), Dudy menjelaskan bahwa pembahasan mengenai revisi tarif batas atas belum dilakukan dalam pertemuan tersebut.

"Itu nanti akan kita evaluasi dan sementara saat ini disepakati oleh para airlines yang diberlakukan adalah fuel surcharge yang di-adjust,” kata Dudy kepada wartawan.

Menurut dia, penyesuaian fuel surcharge dilakukan untuk menyesuaikan perubahan harga avtur sekaligus menjaga keseimbangan antara biaya operasional maskapai dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 mengenai besaran biaya tambahan (surcharge) akibat fluktuasi harga bahan bakar untuk tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Kebijakan tersebut diterbitkan pada Mei 2026 sebagai respons atas kenaikan harga bahan bakar penerbangan yang berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai nasional.

Menhub menegaskan kebijakan penyesuaian fuel surcharge bertujuan menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional tanpa mengabaikan perlindungan konsumen dan aspek keterjangkauan tarif.

Selain membahas sektor penerbangan, Dudy juga menanggapi permintaan sejumlah pelaku usaha transportasi lain yang menginginkan adanya penyesuaian tarif layanan, termasuk operator transportasi penyeberangan.

Menurut dia, pemerintah akan mengkaji berbagai faktor sebelum mengambil keputusan terkait usulan tersebut.

"Kita harus lihat kondisinya, kita lihat. Karena walaupun transportasi seperti penyeberangan di sana juga ada subsidi, BBM subsidi yang dinikmati oleh para pelaku industri penyeberangan. Jadi, kita harus lihat," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Dudy juga melaporkan perkembangan program penutupan perlintasan sebidang atau jalur perlintasan langsung (JPL) kepada Presiden Prabowo.

Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan telah menutup 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

Selain 172 perlintasan yang telah ditutup, Kementerian Perhubungan saat ini masih memproses penutupan 490 titik perlintasan lainnya di berbagai daerah.

Dudy mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keselamatan transportasi dan menekan angka kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan kendaraan di perlintasan sebidang.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, masih terdapat sekitar 1.148 perlintasan yang menjadi target penutupan secara bertahap pada masa mendatang.

Program penutupan perlintasan sebidang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat aspek keselamatan transportasi nasional. Selain mengurangi potensi kecelakaan, langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kelancaran perjalanan kereta api dan mengurangi risiko gangguan operasional di jalur rel.

Pemerintah menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator kereta api, serta masyarakat diperlukan agar program penutupan perlintasan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi keselamatan pengguna transportasi.