Kementerian PU Siapkan 10 Ruas Tol Fungsional pada Natal dan Tahun Baru

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan sekitar 10 ruas jalan tol yang berpotensi difungsionalkan untuk mendukung kelancaran lalu lintas selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan konektivitas sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah koridor utama.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati, mengatakan sejumlah ruas tol saat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dan ditargetkan rampung pada akhir 2026.

"Memang sesuai dengan progres per Juni, sampai sekarang ada rencana sekitar 10 ruas nantinya yang harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026 dan ini dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Natal-Tahun Baru," ujar Ni Komang Rasminiati dikutip dari Antara, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, beberapa ruas yang berpotensi digunakan saat periode Nataru antara lain Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1, Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 1 ruas Kramasan-Pulau Rimau, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 3 ruas Paiton-Besuki, serta Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi 6 ruas Kutanegara-Sadang.

Pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan terhadap progres pembangunan ruas-ruas tersebut agar penyelesaian konstruksi dapat berjalan sesuai target dan siap dimanfaatkan masyarakat saat musim liburan akhir tahun.

Ni Komang menjelaskan, ruas-ruas tol yang diprioritaskan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di berbagai wilayah.

Kehadiran Jalan Tol Sigli-Banda Aceh misalnya, diharapkan dapat memperkuat konektivitas di Provinsi Aceh. Sementara Tol Palembang-Betung akan menjadi salah satu jalur penting yang mendukung pergerakan kendaraan di Sumatra Selatan.

Di Pulau Jawa, penyelesaian Tol Probolinggo-Banyuwangi dan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan juga dinilai strategis karena dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada jalur eksisting sekaligus mempercepat waktu tempuh perjalanan.

"Itu antara lain mungkin potensi yang kita terus akan tingkatkan pengawasannya untuk penyelesaian konstruksinya di akhir 2026, sehingga dapat difungsionalkan untuk periode Natal-Tahun Baru," kata Ni Komang.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pengoperasian ruas tol tersebut tetap akan mempertimbangkan aspek keselamatan, kelayakan konstruksi, serta kesiapan fasilitas pendukung sebelum digunakan masyarakat.

Selain mempercepat pembangunan jalan tol, Kementerian PU juga terus memperkuat penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di seluruh ruas tol yang beroperasi di Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan jalan tol memiliki peran penting dalam mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi transportasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Pemenuhan SPM jalan tol saat ini diukur melalui delapan substansi utama yang diturunkan ke dalam 54 indikator. Penilaian tersebut mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kendaraan operasional, aspek lingkungan, hingga fasilitas tempat istirahat dan pelayanan (TIP).

Pada aspek kondisi jalan tol, terdapat 15 indikator yang wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), termasuk memastikan kondisi perkerasan jalan tetap rata dan bebas dari kerusakan seperti lubang, retak, maupun deformasi yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna.

Selain itu, kondisi drainase, perlengkapan median jalan, serta kualitas bahu jalan juga menjadi bagian penting dalam evaluasi berkala yang dilakukan pemerintah untuk memastikan pelayanan jalan tol tetap optimal bagi masyarakat.