Menteri PU Dody Hanggodo Bertemu Dubes Belanda Marc Gerritsen, Bahas Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor-Leste dan Asean, Marc Gerritsen, untuk membahas kerja sama di bidang sumber daya air di bawah kerangka MoU on Water.

Dody mengapresiasi dukungan dan kerja sama Pemerintah Belanda terhadap infrastruktur khususnya di bidang sumber daya air. 

"Kami belajar banyak dari pengalaman Belanda dalam mengelola sumber daya air. Untuk itu sangat penting kolaborasi dalam penguatan kapasitas generasi muda dan pertukaran pengetahuan, seperti melalui The Dutch Training and Exposure Program (DUTEP)," kata Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

Ia mengatakan, saat ini program prioritas pemerintah di bidang sumber daya air. Di antaranya adalah irigasi, air siap minum, pengendalian banjir dan juga pengamanan pesisir. 

"Giant Sea Wall merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo untuk melindungi pesisir Pantai Utara Jawa dari ancaman  banjir rob, abrasi, dan land subsidence. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan akan menjadi sebagai leading koordinator, dan ditugaskan oleh Presiden untuk membentuk suatu badan otorita terkait Giant Sea Wall," bebernya.

Untuk diketahui Kementerian PU dan Kementerian Infrastruktur dan Sumber Daya Air Belanda memiliki kerja sama di bidang air di bawah naungan MoU on Water sejak 2000. #aat ini telah memasuki periode ke-5 dari kerja sama, dengan pembaharuan MoU yang ditandatangani pada 2022 dan berlaku hingga 2027. 

Pada pertemuan ini dibahas kerja sama kedua belah pihak serta potensi kerja sama ke depan. Termasuk kegiatan yang akan didanai dengan skema pinjaman dan hibah Pemerintah Belanda melalui Invest Internasional.

Dubes Gerritsen menyampaikan, sejak 2008, Pemerintah Belanda telah terlibat dalam tahap awal perencanaan dan studi teknis proyek pengamanan pesisir utara Jawa melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). 

Gerritsen juga menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi berkelanjutan melalui pendekatan integratif yang mencakup solusi berbasis alam, perlindungan sosial, dan koordinasi lintas kementerian.

Di samping itu, ia juga menyatakan komitmen Pemerintah Belanda melalui lembaga pendanaan Invest International untuk mendukung program prioritas Indonesia. 

"Invest International, melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan Indonesia, telah menyiapkan paket pendanaan senilai USD 300 juta dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak untuk mendukung proyek-proyek strategis di sektor air, energi terbarukan dan pengelolaan sampah," ungkapnya.

Pendanaan ini di antaranya direncanakan untuk untuk beberapa inisiatif prioritas. Antara lain, perlindungan pesisir pantai seperti di Demak dan Cirebon sebagai bagian dari inisiatif Giant Sea Wall, pembangunan instalasi pengolahan air gambut menjadi air minum di Riau dan Kalimantan Selatan, serta waste to energy di TPA Legok Nangka, Jawa Barat.

"Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama ini dan melanjutkannya dengan lebih baik," pungkas Gerritsen.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyampaikan pemerintah belum memiliki hitungan pasti biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW). Hal tersebut masih harus dibahas bersama berbagai kementerian terkait.

"Kalau hitungan pastinya belum ada, kan itu harus multi-stakeholder, multi-kementerian, dan juga tidak bisa satu kementerian saja," ungkap Diana, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

"Karena itu kan ada (Kementerian) PU, ada Menko Perekonomian, ada (Menko) Infrastruktur, Lingkungan dan sebagainya," imbuh dia.

Diana bilang, rencana pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang di sisi utara Pulau Jawa itu masih harus dirinci lebih lanjut. Termasuk tahapan perencanaan pembangunannya.

"Nah, nanti perencanaannya masih harus kita detailkan dulu, kemudian nanti kita harus apa saja yang harus dilakukan. Kan luas juga kan antara Tangerang sampai ke Gresik," ucapnya.

Dia mengakui sudah ada rancangan awal soal pembangunan GSW. Namun, ada rencana untuk ditinjau kembali sebelum pembangunan dilakukan.

"Walaupun dulu sudah ada perencanaannya, mungkin nanti kita harus review kembali sebelum kita lakukan (pembangunannya)," kata Diana.

Swasta Ikut Setor Dana

Lebih lanjut, Diana menjelaskan pendanaan dalam membangun tanggul laut raksasa tidak hanya mengandalkan kas negara. Namun, diharapkan pihak swasta juga ikut terlibat.

"Itu kan juga tidak semuanya dengan menggunakan APBN," ujarnya.

Hanya saja, Diana belum bisa berbicara banyak menyenai mekanisme pendanaan dari swasta untuk megaproyek GSW tersebut.

"Ya mestinya ada (investasi swasta), tapi kan kita belum bisa ngomong banyak. Kalaupun juga mestinya ada. Kan itu kan (proyek) besar," tukasnya.