Minyakita Langka, Mendag: DMO 65 Persen Masih Memungkinkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membuka peluang peningkatan kuota Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak goreng rakyat Minyakita hingga 65 persen. Kebijakan ini dinilai masih memungkinkan untuk diterapkan guna mengatasi kelangkaan yang terjadi di sejumlah pasar.

Budi menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen. Artinya, peningkatan kuota di atas angka tersebut masih dapat dilakukan.

"Kalau 65 persen masih memungkinkan, karena 35 persen itu adalah batas minimal. Namun, kalau 100 persen sepertinya sulit. Mengapa? Karena kita harus berbagi dengan distributor lain yang juga melibatkan banyak UMKM dan pihak swasta, bukan hanya BUMN Pangan. Selama produsen dan Bulog mampu mendistribusikan lebih banyak, itu tidak masalah," ujar Budi dikutip dari Antara, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, selama ini sejumlah produsen bahkan telah menyalurkan Minyakita melebihi batas minimal tersebut, sehingga ruang untuk penambahan kuota masih terbuka.

Usulan peningkatan kuota DMO Minyakita sebelumnya disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebagai langkah untuk mengatasi keterbatasan pasokan di lapangan.

Budi mengungkapkan, pasokan Minyakita yang diterima Bulog saat ini bahkan sudah melampaui ketentuan minimal. Karena itu, pemerintah meminta agar tambahan pasokan tersebut segera didistribusikan ke pasar rakyat.

Selain itu, distribusi juga diharapkan dapat mendukung program bantuan pangan bagi masyarakat.

Ia menegaskan, peningkatan distribusi Minyakita tidak akan mengganggu pasar minyak goreng premium. Hal ini karena Minyakita memiliki skema tersendiri melalui kewajiban DMO bagi produsen.

"Minyakita adalah minyak DMO. Artinya, jika produsen ingin ekspor, ada hitungannya, mereka harus memenuhi pasokan dalam negeri dulu melalui Minyakita dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah ditetapkan," jelas Budi.

Pemerintah juga terus memperbaiki tata kelola distribusi Minyakita melalui Permendag Nomor 43 Tahun 2025. Salah satu perubahan penting adalah sistem pengajuan penggunaan merek Minyakita yang kini dilakukan secara elektronik melalui platform Inatrade.

Selain itu, produsen diwajibkan menyalurkan minimal 35 persen dari kewajiban DMO kepada Perum Bulog atau ID FOOD untuk memastikan distribusi lebih merata.

Kementerian Perdagangan juga mendorong produsen menghadirkan merek alternatif atau second brand dengan kualitas dan harga setara Minyakita. Langkah ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat.

Produk tersebut dapat dipasarkan dalam berbagai ukuran kemasan agar tetap terjangkau oleh konsumen.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap harga Minyakita di tingkat konsumen dapat kembali stabil sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.