Pemerintah Gencar Tertibkan Area Wisata di Puncak Bogor, Apa Tujuannya?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah kembali melakukan penertiban area-area wisata disekitar wilayah Puncak Bogor Jawa Barat, yang terindikasi melakukan pelanggaran. Penertiban ini salah satunya dilakukan oleh  Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar Abdul Kadir mengatakan, tidak ada kata terlambat untuk perbaikan dan penataan termasuk mengembalikan fungsi awal dari penginapan atau area wisata menjadi kawasan perkebunan kembali.

“Tidak ada kata terlambat untuk perbaikan dan penataan termasuk mengembalikan fungsi awal dari penginapan atau area wisata menjadi kawasan perkebunan kembali,” jelas Ajbar, Jumat,(14/3/2025).

Lebih dari itu, Ajbar menegaskan, langkah yang dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menertibkan area-area wisata disekitar wilayah Puncak, Jawa Barat, merupakan tindakan tepat. Bagi Ajbar, Menko Pangan Zulkifli Hasan berani mengambil resiko demi perbaikan lingkungan dan keberlanjutan pangan bagi rakyatnya.

“Menurut saya langkah yang dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan adalah langkah tepat dan berani. Kita memerlukan menteri dan berani mengambil resiko demi perbaikan lingkungan dan keberlanjutan pangan bagi rakyatnya,” beber dia.

Ajbar meyakini, tindakan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menertibkan area-area wisata disekitar wilayah Puncak, Jawa Barat dapat mendorong kembali keberlanjutan ketersediaan pangan.

Hal ini, tegas Ajbar, juga akan menciptakan perbaikan lingkungan yang berdampak terhadap banjir di Jakarta saat ini. “Perlahan tetapi insya Allah akan mengurangi kalau hulunya dikembalikan pada fungsi semula,” tandas dia.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali memasang plang pengawasan di sejumlah titik di kawasan Puncak, Bogor. Hal itu sebagai bagian dari penertiban kawasan yang beralih fungsi dari sebagai resapan air hujan menjadi berbagai bangunan dengan kebanyakan diperuntukan jadi objek wisata.

Salah satu objek wisata yang didatangi Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq adalah Bobocabin yang berada di kawasan Agrowisata Gunung Mas, Kabupaten Bogor. Di lahan yang dikuasai PTPN I Regional 2 itu berdiri 30 kabin glamping Bobocabin.

Plang pengawasan yang sudah disiapkan tim Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH didirikan begitu kedua menteri tiba pada Kamis, 13 Maret 2025. Menko Pangan Zulkifli Hasan langsung menyalahkan PTPN selaku pemegang izin pengelolaan lahan perkebunan sebagai penyebab carut-marutnya alih fungsi lahan di kawasan tersebut.

"Ini yang salah PTPN-nya ini. Konsep dengan 30 (33) KSO itu gimana?" imbuhnya.

"Ini izin perkebunan tapi berubah fungsi semua ini. Jadi, setahu saya, kalau PTPN mau berubah fungsi, harus diubah dulu tata ruangnya. Dan sini fungsinya fungsi perkebunan, harusnya di Puncak ini taman nasional, tapi karena (milik) negara, jadilah perkebunan," kata Zulhas lagi.

"Sekarang di-KSO-kan, belum berubah fungsi, fungsinya sudah diubah. Cuma satu-satunya di sini, enggak ada berubah fungsi langsung diubah fungsinya," semburnya.

Zulhas juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menyalahkan mitra yang bekerja sama dengan PTPN lantaran yang dinilai bertanggung jawab dalam alih fungsi lahan adalah PTPN. Hanya saja, mereka tetap terdampak karenanya.

Selain Bobocabin, tim Deputi Gakkum KLH juga memasang plang pengawasan di lima lokasi lain yang dikerjasamakan dengan PTPN I Regional 2. Kelimanya adalah Jelajah Handal Lintasan yang mengelola glamping di kawasan Mega Mendung; Rainbow Hills Golf; kawasan glamping yang dikelola PT Pinus Foresta Indonesia; CV Mega Karya Nugraha, dan PT Farm and Nature Rainbow. Dua terakhir belum teridentifikasi mengelola objek wisata apa.

Deputi Gakkum KLH Irjen Pol Rizal Irawan menyatakan enam lokasi objek wisata di Puncak yang dipasangi plang pengawasan itu merupakan bagian dari 33 titik yang dibidik KLH untuk ditertibkan sejak banjir bandang terjadi di Puncak dan Jakarta, 2 Maret 2025. Sebelumnya, pihaknya telah memasang segel di empat lokasi lain, pada minggu lalu.

"PTPN ini di tahun 2022 sudah mendapatkan warning dari Bappeda Bogor untuk tidak lagi melakukan kerja sama operasi (KSO). Kenapa? Karena PTPN ini sudah melebihi ambang batas KZT, koefisien zona terbangun, dan KWT, koefisien wilayah terbangun. Tapi ternyata, sepertinya diabaikan oleh PTPN ini," ia menjelaskan.

Dengan situasi tersebut, PTPN semestinya tidak boleh lagi menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. "Bukan hanya pembangunan, sudah tidak boleh ada kerja sama. Disebutkan jelas di situ," ucapnya.