Pengusaha Kecil AS Gugat Donald Trump Terkait Tarif Impor

Liputan6.com, Jakarta - Sekelompok pebisnis Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan pada Senin, 14 April 2025 kepada Presiden AS Donald Trump.

Gugatan itu karena tarif yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump adalah ilegal berdasarkan Undang-Undang (UU) the International Emergency Economic Powers (IEEPA).

Mengutip CNN, ditulis Rabu (16/4/2025), gugatan itu diajukan Pengadilan Perdagangan Internasional AS oleh Liberty Justice Center, kelompok advokasi hukum yang membela lima pebinis yang telah “dirugikan secara serius” oleh tarif itu.

IEEPA memberi presiden kewenangan untuk memberlakukan kewenangan ekonomi darurat sebagai respons terhadap “ancaman yang tidak biasa dan luar biasa” terhadap keamanan nasional atau ekonomi, kriteria yang menurut kelompok itu telah “dirugikan secara serius” oleh tarif itu.

IEEPA memberi presiden kewenangan untuk memberlakukan kewenangan ekonomi darurat sebagai respons terhadap "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional atau ekonomi, kriateria yang menurut penggugat dalam kasus ini belum terpenuhi. Gugatan tersebut juga menuduh kalau undang-undang tidak mengizinkan presiden untuk mengenakan tarif secara sepihak.

“Tidak seorang pun boleh memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak uang memiliki konsekuensi ekonomi global yang begitu besar,” ujar Senior Counsel di the Liberty Justice Center, Jeffrey Schwab dalam sebuah pernyataan.

"Konstitusi memberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak, termasuk tarif kepada kongres, bukan presiden,” ia menambahkan.

Dalam sebuah pernyataan kepada CNN, Juru Bicara Gedung Putih Harrison Fields mengatakan, defisit perdagangan dengan negara lain merupakan “darurat nasional”.

Fields menuturkan, pendukung Trump tidak akan selalu menentangnya. "Namun, Presiden Trump membela Main Street dengan mengakhiri eksploitasi mitra dagang kita terutama China atas China,” ujar Fields.

"Rencananya menyamakan kedudukan bagi pebisnis dan pekerja untuk mengatasi keadaan darurat nasional negara kita berupa defisit perdagangan yang kronis,” ia menambahkan.

Adapun ini bukan gugatan hukum pertama terhadap tarif besar-besaran Donald Trump. Pada 3 April 2025, New Civil Liberties Alliance (NCLA), sebuah kelompok hak sipil mengajukan pengaduan dengan alasan IEEPA tidak mengizinkan presiden untuk memberlakukan tarif.

Gugatan itu diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Floria atas nama Simplified, sebuah perusahaan yang berbasis di Florida.

“Dengan menggunakan kewenangan darurat untuk mengenakan tarif menyeluruh atas impor dari China yang tidak diizinkan oleh undang-undang, Presiden Trump telah menyalahgunakan kewenangan itu, merampas hak Kongres untuk mengendalikan tarif, dan mengacaukan pemisahan kekuasaan dalam konstitusi,” ujar Senior Litigation Counsel NCLA, Andrew Morris.

Sebelumnya, Pemerintah China meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membatalkan sepenuhnya apa yang disebut tarif timbal balik. Alasannya, jika aturan tersebut tidak dibatalkan maka perang dagang antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia ini akan terus berlanjut.

Pekan lalu, Donald Trump mengumumkan jeda 90 hari pada sejumlah tarif global yang telah direncanakannya, tetapi menaikkan pungutan atas impor barang dari China menjadi 145%.

"Kami mendesak AS untuk mengambil langkah besar untuk memperbaiki kesalahannya, membatalkan sepenuhnya praktik tarif timbal balik yang salah, dan kembali ke jalur yang benar yaitu saling menghormati," kata kementerian perdagangan China dalam sebuah pernyataan, dikutip dari BBC, Senin (14/4/2025).

Pemerintahan Trump tampaknya siap menawarkan konsesi pada hari Jumat dengan mengumumkan bahwa beberapa produk elektronik, termasuk yang diproduksi di China, akan dikecualikan.

Namun, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan kepada ABC News pada hari Minggu bahwa pengecualian tersebut hanya bersifat sementara.

Howard Lutnick mengatakan pemerintah berencana untuk mengenakan pungutan tersebut dalam kelompok khusus yaitu "tarif semikonduktor". Rencana pengecualian tersebut akan diumumkan di kemudian hari.

"Kita perlu membuat barang-barang ini di Amerika," kata Lutnick.

Presiden Trump menimpali di media sosial dengan menuliskan tidak ada pengecualian untuk produk-produk ini dan menyebut laporan tersebut salah. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa "mereka hanya pindah ke kelompok Tarif yang berbeda".

Trump menambahkan: "Kami sedang mengamati Semikonduktor dan SELURUH RANTAI PASOKAN ELEKTRONIK dalam Investigasi Tarif Keamanan Nasional yang akan datang."

Komentar tersebut menyuntikkan ketidakpastian ke dalam pengecualian tarif yang baru saja diumumkan untuk produk-produk teknologi seperti telepon pintar, komputer, dan semikonduktor.

Kementerian perdagangan China menyebut pengecualian tersebut sebagai langkah kecil AS, dan mengatakan bahwa Beijing sedang mengevaluasi dampak dari langkah tersebut.

Namun, saran dari pejabat pemerintahan Trump tentang rencana pungutan di masa mendatang dapat meredam harapan akan mencairnya sikap proteksionis kedua pesaing tersebut.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer saat ditanya apakah ada rencana bagi Trump untuk berbicara dengan mitranya dari Tiongkok, Xi Jinping.

"Saat ini kami tidak memiliki rencana untuk itu," katanya saat tampil di acara CBS's Face the Nation.

Trump mengenakan tarif sebesar 54% pada impor produk dari Tiongkok pada awal April, sebelum meningkat ke tingkat saat ini sebesar 145%.

Dalam tarif balasannya sendiri, China mengenakan pungutan sebesar 34% pada barang-barang AS, sebelum menaikkannya menjadi 84% dan kemudian 125%, yang mulai berlaku pada hari Sabtu.

Dalam pengumuman tarif terbarunya, kementerian perdagangan China mengatakan minggu lalu bahwa mereka akan "berjuang sampai akhir" jika AS "bersikeras memprovokasi perang tarif atau perang dagang".

Sabtu malam, saat bepergian ke Miami, Florida, Trump mengatakan ia akan memberikan rincian lebih lanjut tentang pengecualian tersebut pada awal minggu depan.

Gedung Putih berpendapat bahwa pihaknya menggunakan tarif sebagai taktik negosiasi untuk mendapatkan persyaratan perdagangan yang lebih menguntungkan dari negara lain.

Trump mengatakan kebijakannya akan memperbaiki ketidakadilan dalam sistem perdagangan global, serta membawa lapangan kerja dan pabrik kembali ke AS.

Namun, intervensinya telah menyebabkan fluktuasi besar di pasar saham dan menimbulkan kekhawatiran akan penurunan perdagangan global yang dapat berdampak buruk pada lapangan kerja dan ekonomi individu.