Peringkat Kesehatan Laut Naik, Nelayan Kecil Justru Hadapi Tekanan Baru

Liputan6.com, Jakarta - Kesehatan laut Indonesia menunjukkan perbaikan berdasarkan Ocean Health Index (OHI). Pada 2025, peringkat Indonesia naik dari posisi 189 menjadi 169 dari total 220 negara. Meski demikian, peningkatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ideal, terutama bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir.

Secara skor, OHI Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia. Indonesia mencatat skor 66, sementara rata-rata global mencapai 72. Lebih mengkhawatirkan, empat dari sepuluh indikator utama justru mengalami penurunan kinerja, yakni Penyediaan Makanan, Peluang Penangkapan Ikan Tradisional, Perlindungan Pesisir, serta Mata Pencaharian dan Ekonomi.

Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) menilai kondisi ini sebagai sinyal bahwa kebijakan pengelolaan kelautan belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan kecil.

“Kita melihat bahwa indikator-indikator yang paling dekat dengan kehidupan nelayan kecil dan masyarakat pesisir justru mengalami penurunan,” ujar Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, perbaikan peringkat OHI seharusnya diiringi dengan penguatan perlindungan terhadap nelayan, terutama dalam menjamin akses terhadap sumber daya laut yang adil dan berkelanjutan.

Salah satu indikator yang mendapat sorotan adalah Food Provision atau laut sebagai sumber pangan. Indikator ini mencatat skor terendah, yakni 24, sekaligus mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan masih rapuhnya pengelolaan perikanan nasional.

“Skor 24 ini menjadi penanda bahwa pengelolaan pangan perikanan kita masih jauh dari praktik berkelanjutan. Baik di sektor perikanan tangkap maupun budi daya, persoalan lama masih terus berulang,” kata Hendra.

Ia menyoroti masih ditemukannya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti trawl, di sejumlah wilayah perairan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Praktik ini dinilai merusak ekosistem laut sekaligus mempersempit ruang hidup nelayan kecil.

Tekanan terhadap laut juga datang dari aktivitas budi daya yang belum mengelola limbah secara optimal, serta kegiatan industri perikanan seperti loin tuna di Maluku Utara. Kondisi tersebut berdampak langsung pada keberlanjutan sumber daya ikan yang menjadi tumpuan hidup nelayan.

Tekanan terhadap nelayan kecil juga tercermin dari penurunan indikator Artisanal Fishing Opportunities, yang turun dari skor 93 menjadi 72. Indikator ini menggambarkan sejauh mana nelayan tradisional memiliki akses yang aman dan adil terhadap wilayah tangkap.

“Penurunan ini menunjukkan bahwa hak-hak tenurial nelayan kecil dan tradisional berada dalam ancaman serius,” ujar Hendra.

Ancaman tersebut berasal dari berbagai aktivitas, mulai dari praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, hingga kegiatan non-perikanan seperti pertambangan pasir laut, reklamasi, dan penimbunan wilayah pesisir.

Selain itu, indikator Livelihoods and Economies juga mengalami penurunan, mencerminkan belum optimalnya hilirisasi sektor perikanan. Padahal, berdasarkan data BPS 2025, sektor perikanan menyerap lebih dari 5,3 juta tenaga kerja.

“Di tengah target Presiden menurunkan angka pengangguran hingga 4,44 persen pada 2026, sektor perikanan seharusnya menjadi salah satu jawaban strategis,” pungkas Hendra.

KPPMPI mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan kelautan dengan menempatkan perlindungan nelayan kecil dan keberlanjutan ekosistem sebagai prioritas utama.