Siapkan 30 Ribu Rumah Subsidi bagi Tenaga Kesehatan, Menteri PKP Beri Pesan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dukungan 30 ribu unit rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Ara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan tenaga kesehatan (nakes) seperti bidan, perawat dan nakes lainnya, di mana program ini baru pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia. 

Oleh karenanya, Ara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menyukseskan terwujudnya bantuan rumah subsidi bagi tenaga kesehatan. 

"Terima kasih DPR, Kepala Bappenas, BPS, Pak Menkes. Pesan satu saja, pilih pengembang yang bertanggung jawab, supaya nanti niat baik Presiden Prabowo kepada nakes dapat terwujud dengan baik," kata Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Untuk selanjutnya, ia berharap agar dapat segera dilakukan proses serah terima kunci rumah subsidi kepada nakes yang berhak. 

"Tanggal 28 April saya minta sudah penyerahan kunci kepada perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat. Jangan terlalu banyak basa basi kalau bisa cepat jangan diperlambat," tegasnya. 

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kegembiraannya terhadap kolaborasi yang terjalin saat ini.  

"Terobosan pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaaan yang tidak sedikit. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo melalui Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para nakes di seluruh Indonesia," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan, tenaga kesehatan mempunyai peran penting dalam dunia kesehatan di Indonesia. 

"Alhamdulillah bisa diakomodir sebanyak 30 ribu. Tentu nantinya akan bertahap, ini bagian daripada percepatan pemerataan pembangunan. Diharapkan dapat mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan. Ini kolaborasi luar biasa dalam program penyediaan perumahan," ungkapnya. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melanjutkan, BPS akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin. 

"Untuk perumahan kami menyediakan data makro dan mikro. Di data makro kita menyelenggarakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Zalah satunya data backlog. Untuk data mikro kami ada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)  dapat digunakan untuk berbagai program intervensi pemerintah termasuk penyaluran rumah subsidi," terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di Serang, Banten.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) meminta data jumlah anggota TNI AD yang membutuhkan rumah. Sehingga Kementerian PKP bisa mengalokasikan kuota program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membuat perencanaan. 

"Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Ara dalam keterangan tertulis, Senin (10/3/2025).

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. 

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," pintanya. 

Ia mengutarakan, acara peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali. "Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujarnya. 

Ara juga mengimbau untuk menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah. "Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," tegasnya. 

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, ia menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp 500 juta untuk taman bermain anak," imbuhnya. 

Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (AD) Letjen TNI Erwin Djatniko sepakat dengan pernyataan Menteri PKP, terkait pemilihan pengembang yang harus selektif. Sehingga memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun. 

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin. 

Total sebanyak 5.760 unit rumah dibangun. Dari jumlah itu, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD. Sisanya, sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Rumah Subsidi Untuk Polisi

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan peserta, PT ASABRI (Persero) mendukung penuh program pembangunan rumah bersubsidi bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polri.

Program ini bertujuan menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau guna meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan tempat tinggal bagi personel yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.