UMP 2026 Jawa Tengah Naik 7,28%, Gubernur Jelaskan Penetapan Perhitungan Upah Minimum Provinsi

Liputan6.com, Jakarta - Ketegangan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 atau UMP 2026 mereda setelah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turun langsung menemui para buruh yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantornya, Rabu (24/12/2025).

Mengutip laman Humas Provinsi Jawa Tengengah, Jumat (26/12/2025), di hadapan massa buruh, Gubernur menyampaikan secara terbuka dasar penetapan UMP, UMK, serta upah sektoral untuk tahun 2026.

Penjelasan tersebut disampaikan langsung tanpa perantara, sehingga aspirasi buruh dapat didengar dan direspons secara langsung oleh kepala daerah.

Dalam dialog tersebut, Gubernur menegaskan, UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.327.386,07 atau naik 7,28% dibandingkan UMP Tahun 2025 yang sebesar Rp 2.169.349,00. Adapun kenaikannya sebesar Rp 158.037,07.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengatakan, rekomendasi dewan pengupahan telah resmi ditandatangani untuk seluruh wilayah di Jawa Tengah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Rekomendasi yang hari ini sudah saya tandatangani adalah upah buruh minimum maupun sektoral di 35 kabupaten/kota, termasuk provinsi," ujarnya.

Penentuan Alfa

Ia juga menjelaskan secara rinci penggunaan nilai alfa 0,90 untuk tingkat provinsi. Menurutnya, angka tersebut merupakan hasil kesepakatan dan pertimbangan matang, sementara nilai alfa di kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah melalui pembahasan dewan pengupahan setempat.

"Yang khusus provinsi alfanya adalah 0,90, sedangkan kabupaten disesuaikan dengan kemampuan masing-masing,” ujarnya.

Gubernur berharap, keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi dasar terciptanya hubungan industrial yang harmonis di Jateng.

"Harapan saya, para buruh kembali bekerja dan meningkatkan etos kerjanya, dan para pengusaha mematuhi upah minimum ini agar perusahaan tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah perwakilan serikat buruh mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Tengah, yang menetapkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dengan menggunakan nilai alfa sebesar 0,90.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah, Maksuri, menegaskan, sejak awal pihaknya konsisten memperjuangkan penggunaan angka alfa tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Perwakilan dari Serikat Pekerja Nasional melalui dewan pengupahan tetap bertahan di angka 0,90,” ujar dia.

Ia menyebutkan, perjuangan ini dilakukan oleh SPN di seluruh daerah dengan melibatkan wakil serikat dalam dewan pengupahan kabupaten/kota. Senada, perwakilan Aliansi Serikat Buruh Jepara, Sudarmadi, menilai bahwa keputusan Gubernur merupakan bentuk apresiasi terhadap pekerja sekaligus sesuai dengan regulasi.

"Menurut kami, penetapan itu pada batas yang tertinggi, yaitu 0,90. Secara regulasi, beliau memberikan apresiasi yang baik kepada masyarakat pekerja dengan menggunakan alfa 0,90,” tutur dia.

Ia menegaskan, angka tersebut merupakan batas maksimal sesuai aturan yang berlaku, sehingga nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan setiap daerah bakal menaikan upah minimum 2026, atau UMP 2026 meskipun pertumbuhan ekonominya negatif.

Pernyataan itu seolah memastikan upah minimum provinsi di daerah-daerah seperti Papua Tengah dan Papua Barat yang ekonominya minus pada kuartal III 2025, tidak akan turun.

Adapun rumus kenaikan UMP 2026, yakni Inflasi + (Alpha x Pertumbuhan Ekonomi), dengan rentang Alpha antara 0,5-0,9. Yassierli mengutarakan, jika suatu daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi, maka kenaikan UMP di tahun depan bakal mengacu pada angka inflasi. 

"Tidak ada tentu istilahnya upahnya turun ya, karena formulanya tadi adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi kali alpha," jelas dia di kantornya, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

"Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang negatif, maka Dewan Pengupahan Daerah tentu mempertimbangkan kenaikan berdasarkan kepada inflasi," ungkap Menaker. 

Hasil akhir kenaikan UMP 2026 nantinya berada di tangan Dewan Pengupahan Daerah. Yassierli menyerahkan sepenuhnya kepadanya, lantaran mereka lebih mengetahui kondisi perekonomian di daerah. 

"Kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, tahu pertumbuhan ekonomi itu tinggi, kalau itu tinggi disebabkan oleh apa, kemudian sektor mana yang lebih dominan. Kami juga melakukan koordinasi dan coaching kepada Dewan Pengupahan Daerah," tuturnya. 

Menurut dia, rumus penghitungan UMP 2026 sudah melibatkan banyak kepentingan, termasuk kelompok pekerja alias buruh. 

Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu (17/12/2025) pagi juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pimpinan daerah, difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Jadi tentu suatu kebijakan kita sudah mempertimbangkan banyak hal. Jadi aspirasi buruh dan pekerja sudah sangat kami pertimbangkan," ujar Yassierli.