Warga Terdampak Bencana di Sumatera Ikut Tangani Pemulihan Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong skema padat karya dalam melanjutkan penanganan setelah bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Warga terdampak turut diajak mempercepat proses pemulihan infrastruktur dengan pemberian upah. 

Fokus utama Kementerian PU adalah membuka kembali akses jalan dan jembatan agar konektivitas dan arus logistik, termasuk distribusi pangan, BBM, dan LPG, dapat kembali berjalan lancar. 

Untuk mendukung penanganan tersebut, Kementerian PU telah mengerahkan sekitar 1.332 personel pada tahap awal termasuk 402 orang generasi muda Kementerian PU. Kementerian PU juga didukung oleh TNI, Polri, serta masyarakat setempat dengan jumlah sekitar 1.366 orang. 

Selain penanganan teknis, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya menerapkan pola padat karya sejak pertengahan Desember 2025. Langkah ini dilakukan agar masyarakat terdampak dapat tetap produktif dan memperoleh penghasilan, sekaligus mempercepat proses pemulihan infrastruktur dasar di lapangan. 

"Sejak pertengahan Desember 2025, kami menggunakan pola padat karya. Kalau masyarakat dibiarkan diam dan bersedih terlalu lama, pemulihan akan terhambat. Sehingga Kementerian PU bersama dengan TNI, Polri dan masyarakat yang dipekerjakan secara padat karya mulai bekerja selama 24 jam," ungkapnya di Kantor Kementerian PU, dikutip Sabtu (17/1/2026).

"Kita semua berharap perekonomian segera bergulir lagi, masyarakat harus segera punya income lagi. Dan kami harap dengan program padat karya yang kita gulirkan dapat membantu masyarakat," kata Dody. 

Kirim Ribuan Alat Berat

Di samping itu, Kementerian PU juga telah menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung guna mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat

Dody juga menyatakan, Kementerian PU memiliki balai teknis yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga dapat bergerak cepat ketika terjadi bencana. Balai teknis tersebut menjadi garda terdepan yang cepat tanggap ke lokasi terdampak untuk melaksanakan penanganan awal.

"Per 15 Januari 2026, apa yang sudah ditangani Kementerian PU di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akan terus kita perbarui. Kementerian PU memiliki balai teknis di seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak lebih dulu," tuturnya. 

"Hal ini juga berlaku di seluruh wilayah, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di tempat lain. Di setiap bencana, kita upayakan hadir secepat mungkin," pungkas dia. 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menyatakan konektivitas jalan nasional menjadi prioritas utama untuk penanganan setelah bencana longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat (Smbar). Seiring hal itu, Kementerian PU menangani Jembatan Kembar Margayasa KM67+000 di Silaiang Bawah, perbatasan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar).

"Jalur Padang–Bukittinggi adalah urat nadi pergerakan orang dan barang di Sumatera Barat. Karena itu, setiap langkah penanganan kami lakukan dengan prinsip kehati-hatian, memastikan aspek keselamatan terpenuhi sebelum fungsi layanan dikembalikan secara penuh,” kata Menteri PU Dody Hanggodo seperti dikutip dari Antara, Senin (22/12/2025).

Penanganan difokuskan pada pengecekan menyeluruh struktur jembatan serta penguatan tebing Sungai Batang Anai untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan konektivitas jalur nasional Padang–Bukittinggi. Jembatan Kembar Margayasa merupakan titik krusial pada Jalur Nasional Padang–Bukittinggi yang menghubungkan kawasan pesisir Kota Padang dengan wilayah dataran tinggi Bukittinggi dan sekitarnya.

Keberadaan jembatan ini sangat vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi di Sumatera Barat, khususnya di kawasan Lembah Anai.

Setelah kejadian banjir bandang, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat telah melakukan pengecekan awal struktur Jembatan Kembar Margayasa.Berdasarkan hasil evaluasi, tidak terjadi penurunan kondisi struktur jembatan setelah banjir, tetapi perlu dilakukan proteksi terhadap oprit dan pilar jembatan yang tergerus arus banjir.

Untuk sementara, jembatan dioperasikan dengan skema terbatas, di mana sisi A dibuka untuk lalu lintas, sementara sisi B ditutup guna mendukung proses inspeksi dan pengamanan struktur.

Pengecekan struktur jembatan melibatkan tim ahli struktur dari PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI), dan ITB, serta Direktorat Jembatan Ditjen Bina Marga. BPJN Sumatera Barat juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta BNPB.

Inspeksi dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh komponen jembatan, meliputi pondasi, pilar, abutmen, gelagar, hingga lantai jembatan yang berpotensi terdampak arus deras dan material longsoran. Selain itu, tim juga menilai stabilitas tanah di sekitar pilar dan abutment untuk memastikan tidak terjadi penurunan atau pergeseran yang membahayakan.

Kepala Proyek PT. HKI Fathoni menuturkan, seiring dengan pengecekan struktur, Kementerian PU juga melakukan penanganan penguatan tebing Sungai Batang Anai di sekitar jembatan.

Upaya ini meliputi pembersihan sedimen dan material sisa banjir bandang serta pemasangan geobag sebagai langkah darurat untuk menahan erosi dan mencegah gerusan lebih lanjut pada tebing sungai yang dapat mengancam pondasi jembatan.

“Kami fokus memastikan oprit jembatan terlindungi dari gerusan sungai. Pembersihan sedimen dan pemasangan geobag menjadi langkah awal agar struktur di sekitar jembatan tetap aman,” ujar Fathoni.

Saat ini, akses jalan di kawasan Jembatan Kembar Margayasa sudah kembali bersih dan dapat dilalui setelah tertutup material banjir bandang.