APBN Hanya Jadi Dana Cadangan Gaji Hakim di PFII

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menjadi sumber utama pembiayaan operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Pemerintah hanya akan menggunakan APBN sebagai dana cadangan sementara apabila PFII mengalami kekurangan dana untuk membayar gaji hakim.

Purbaya menjelaskan, pendanaan utama PFII akan berasal dari investor yang menanamkan modal untuk membangun dan mengembangkan proyek. Dengan skema tersebut, beban pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBN.

“Jadi enggak semuanya APBN. Investornya akan mengeluarkan dana pertama untuk membangun di sana,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah hanya akan menyiapkan dukungan APBN dalam kondisi tertentu, yakni apabila dana PFII belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji hakim. Dukungan tersebut bersifat sementara hingga kondisi keuangan PFII kembali memadai.

“Kalau mereka kekurangan uang untuk membayar gaji-gajinya bisa ditutup oleh APBN untuk sementara dalam jangka waktu tertentu,” ujarnya.

Terkait mekanisme pengangkatan gubernur PFII, Purbaya mengatakan pemerintah masih menyusun ketentuannya. Ia memastikan pengaturan mengenai jabatan tersebut akan dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dibangun di atas tiga pilar utama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Pemerintah menilai ketiga pilar tersebut akan memperluas akses investasi, memperkuat sektor jasa keuangan, serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat finansial global.

Purbaya menyatakan pemerintah merancang UU PFII sebagai arsitektur baru ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya, keberadaan PFII akan melengkapi sistem keuangan nasional dengan ekosistem jasa keuangan berstandar internasional tanpa menggantikan sistem yang telah ada.

“Rancangan Undang-Undang tentang PFII ini bukan sekadar regulasi formal, melainkan sebuah arsitektur baru masa depan keuangan Indonesia. Ini adalah komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pilar utama ekonomi dunia,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks DPR RI, Selasa (21/7/2026).

Purbaya menjelaskan pilar pertama berfokus pada peningkatan akses modal dan investasi melalui masuknya arus modal asing serta investasi portofolio berkualitas sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

Pemerintah meyakini langkah tersebut akan memperbesar skala perekonomian nasional, menciptakan basis pajak baru, membuka lapangan kerja, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

“Pilar pertama adalah akses modal dan investasi. PFII menarik arus modal asing serta investasi portofolio berkualitas secara berkelanjutan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk memperbesar kue perekonomian nasional,” ujar Purbaya.

Pilar kedua menitikberatkan pada inovasi dan tata kelola melalui pembangunan ekosistem jasa keuangan yang didukung teknologi mutakhir, keamanan siber berstandar dunia, serta penerapan tata kelola terbaik. Pemerintah juga menghadirkan pengadilan dan lembaga arbitrase PFII untuk memberikan kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan bagi pelaku usaha.

Pilar ketiga berfokus pada penguatan daya saing dan kapasitas sumber daya manusia nasional. Pemerintah menilai PFII akan menciptakan lapangan kerja bagi talenta Indonesia, mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan di sektor keuangan, serta meningkatkan efisiensi biaya modal sehingga daya saing perekonomian nasional semakin kuat.

Purbaya menegaskan, UU PFII menjadi fondasi strategis bagi transformasi sektor keuangan Indonesia. Menurut dia, keberadaan pusat finansial internasional tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi, mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan, dan mengokohkan posisi Indonesia sebagai emerging economic powerhouse di tingkat global.