BP Tapera Bakal Biayai Puluhan Ribu Rusun Subsidi pada 2026

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan target ambisius untuk pembiayaan kepemilikan rumah susun (rusun) subsidi. Targetnya, ada puluhan ribu rumah yang bisa dibiayai oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Hal tersebut diungkap Ara, sapaan akrabnya, usai rapat di Kantor BP Tapera, Menara Mandiri, Jakarta. Dia mengamini sudah ada peningkatan target pembiayaan kredit rusun lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di bawah koordinasi BP Tapera.

"Dia sudah menargetkan juga buat juga tahun lalu itu rumah susun pembiayaannya cuma 140 ya, tahun ini naik jadi berapa puluh ribu," kata Ara, di Kantor BP Tapera, Menara Mandiri, Jakarta, Jumat malam (17/4/2026).

Dia menjelaskan, kolaborasi Kementerian PKP dengan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho berjalan efektif. Apalagi dengan adanya terobosan tambahan untuk pembiayaan rusun subsidi dan rumah tapak.

Dia menyebut, realisasi pembiayaan pemilikan rumah tapak juga akan lebih besar pada 2026. Sebagai informasi, ada target penyaluran FLPP untuk 350 ribu unit rumah tahun ini. 50 ribu untuk rusun subsidi, dan 300 ribu untuk rumah tapak.

"Jadi nanti ada pembiayaan buat rumah susun dan juga untuk pembiayaan buat rumah tapak. (Rumah) tapak tahun lalu 278 ribu ya dan tahun ini akan ada juga yang besar ya realisasinya," tandas Maruarar Sirait.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan rumah susun (rusun) subsidi yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Melalui proses yang inklusif dan partisipatif, pemerintah ingin memastikan hunian vertikal bukan sekadar bangunan, tapi tempat tinggal yang layak dan memanusiakan penghuninya.

Hal tersebut ditegaskan pria yang akrab disapa Ara ini dalam acara Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Rusun Subsidi di Jakarta, Selasa malam (17/3/2026). Ia menyatakan bahwa pemerintah aktif menyerap aspirasi dari berbagai pihak, mulai dari perbankan, pengembang, hingga masyarakat penghuni.

“Saya tidak mau menjadi Menteri yang tidak mendengar suara ekosistem. Rakyat harus kita tempatkan sebagai subjek, bukan objek dalam setiap kebijakan publik,” tegas Maruarar Sirait di hadapan para pemangku kepentingan.

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap regulasi yang diteken nantinya memiliki landasan kuat dari lapangan. Menteri PKP ingin meruntuhkan sekat antara pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat. 

Dengan mendengarkan masukan dari Danantara hingga Kantor Staf Presiden (KSP), kebijakan rusun subsidi 2026 diharapkan menjadi solusi konkret atas masalah hunian di Indonesia.

Salah satu poin revolusioner dalam rancangan kebijakan baru ini adalah peningkatan kualitas bangunan secara signifikan. Jika sebelumnya unit rusun subsidi identik dengan ukuran sempit (tipe 21 hingga 36), kini pemerintah berencana memperluas unit rusun subsidi hingga maksimal 45 meter persegi. Perluasan ini memungkinkan unit rusun memiliki dua hingga tiga kamar tidur. 

Transformasi ini pun mendapat dukungan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Menurut dia, standar minimal kebutuhan ruang adalah 7,2 meter persegi per kapita.

"Perluasan luas rusun subsidi hingga 45 meter persegi akan meningkatkan kelayakan hunian,” ujar Amalia.

Ia juga mencatat, tantangan besar saat ini adalah backlog perumahan di perkotaan yang tiga kali lebih tinggi dibanding pedesaan.

Selain fisik bangunan, kemudahan finansial juga menjadi fokus utama. Pemerintah tengah mengupayakan kepastian tenor pembiayaan yang lebih panjang, yakni hingga 30 tahun. 

Tak hanya itu, suku bunga pun diusahakan tetap rendah di angka 6 persen. Inovasi lain yang disiapkan mencakup skema inden yang didukung perbankan, serta rencana pengembangan skema rent to own (sewa beli) untuk memudahkan masyarakat memiliki aset properti.