Impor Baja Tinplate China Melonjak, Komite Anti Dumping Buka Penyelidikan

Liputan6.com, Jakarta - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) resmi memulai penyelidikan peninjauan kembali atau interim review terhadap besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) untuk produk tinplate asal China. Langkah ini diambil setelah ditemukan lonjakan impor yang dinilai masih memberikan tekanan terhadap industri baja dalam negeri.

Produk yang menjadi objek penyelidikan adalah canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi timah (tinplate), yang masuk dalam kode Harmonized System (HS) 7210.12.10 dan 7210.12.90 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

Ketua KADI Frida Adiati mengatakan penyelidikan dilakukan setelah pihaknya menilai bukti awal yang diajukan telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.

“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan adanya peningkatan impor dari Tiongkok, baik secara absolut maupun relatif. Kami menemukan masih adanya kerugian industri dalam negeri akibat impor tersebut," kata Frida dikutip dari Antara, Selasa (10/6/2026).

Menurut Frida, penyelidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan PT Latinusa Tbk sebagai perwakilan industri dalam negeri.

Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan antidumping yang telah diberlakukan sebelumnya serta memastikan perlindungan terhadap industri nasional tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Data KADI menunjukkan impor tinplate ke Indonesia masih mengalami peningkatan meskipun produk tersebut telah dikenakan Bea Masuk Antidumping sejak 2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2024.

Sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, total impor tinplate Indonesia tercatat mencapai 117.036 ton. Angka tersebut meningkat sekitar 7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, impor yang berasal dari China mencapai 59.378 ton atau melonjak 43% dibandingkan tahun sebelumnya.

Lonjakan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong KADI melakukan evaluasi ulang terhadap besaran BMAD yang saat ini berlaku.

Penyelidikan antidumping sendiri bertujuan untuk memastikan praktik perdagangan internasional berjalan secara adil. Jika terbukti terjadi praktik dumping yang merugikan industri dalam negeri, pemerintah dapat menyesuaikan besaran bea masuk guna menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat.

KADI menilai peningkatan impor yang terus terjadi berpotensi mengganggu daya saing produsen nasional apabila tidak diantisipasi melalui instrumen perdagangan yang tepat.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, proses penyelidikan akan berlangsung selama maksimal 12 bulan.

Dalam periode tersebut, KADI akan mengumpulkan informasi, data, dan tanggapan dari seluruh pihak yang berkepentingan sebelum menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.

Frida mengatakan pihaknya telah memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada berbagai pihak terkait, mulai dari industri dalam negeri, importir, eksportir, hingga produsen asal China yang selama ini terlibat dalam perdagangan produk tinplate.

Selain itu, informasi penyelidikan juga telah disampaikan kepada perwakilan pemerintah China di Indonesia serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing.

Melalui proses ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak impor tinplate terhadap industri baja nasional.

Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan apakah besaran Bea Masuk Antidumping yang berlaku saat ini masih relevan atau perlu disesuaikan guna menjaga keberlangsungan industri dalam negeri di tengah meningkatnya persaingan global.