Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia berencana menambah impor sejumlah komoditas minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat dalam negosiasi tarif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tak akan mengimpor gas alam cair (LNG) dari AS.
Diketahui, negosiasi soal tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump masih terus berjalan. Di sektor ESDM, Bahlil membuka peluang ada impor minyak mentah, LPG, hingga BBM dari Negeri Paman Sam.
"Yang kami susun adalah terkait dengan urusan defisit neraca perdagangan kita, yang kaitannya dengan itu Indonesia harus mengimpor beberapa komoditas seperti LPG, BBM, dan crude (minyak mentah), dan itu nilainya kurang lebih sekitar 10 miliar USD," kata Bahlil, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Dalam hitungan pemerintah Indonesia, AS defisit neraca perdagangan sebesar USD 14,6 miliar. Namun, pemerintah AS mengklaim defisitnya sebesar 17,9 miliar.
Selain itu, Bahlil bilang Indonesia juga akan mengimpor beberapa barang modal asal AS. Terutama bahan kebutuhan pembangunan fasilitas pemurnian atau pengolahan minyak mentah.
"Selain itu yang juga kita lakukan adalah pembelian terhadap beberapa barang modal yang ada dari Amerika Serikat untuk melakukan pembangunan refinery, bagian daripada hilirisasi ke depan Itu kurang lebih sekitar 8-10 miliar USD," tuturnya.
Tak Akan Impor LNG
Sementara itu, Bahlil memastikan tidak akan mengimpor LNG pada tahun ini. Menurutnya, kebutuhan nasional masih bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.
"Sampai dengan hari ini kami menganggap bahwa kebutuhan masih tercukupi dari dalam negeri, sampai dengan sekarang ya," katanya.
"Dan memang kemarin dari pembicaraan saya sama Bapak Presiden enggak ada (rencana impor) LNG," imbuh Ketua Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi.
Prabowo Bentuk Satgas Mitigasi Tarif Trump
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Pemerintah tengah memproses pembentukan tiga Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani perekonomian Indonesia imbas kebijakan tarif impor.
Pertama, satgas yang akan dibentuk adalah untuk melanjutkan perundingan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS). Satgas ini akan bertugas untuk mempercepat perundingan dengan AS dan langsung sudah disetujui oleh Prabowo.
"Pertama untuk tindaklanjuti perundingan investasi yaitu Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Presiden setujui,” kata Airlangga kepada media di Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
Dengan satgas perundingan kita bisa percepat perundingan dengan AS," ungkapnya.
Perluasan Kesempatan Kerja
Selanjutnya, satgas yang sudah siap dibentuk dan disetujui Presiden Prabowo adalah satgas yang khusus mengurus perluasan kesempatan kerja dan mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketiga, adalah Satgas Deregulasi Kebijakan yang bertugas memberikan regulasi peningkatan iklim investasi di Indonesia.
"Dan ketiga Satgas Deregulasi Kebijakan. Tentu ini yang berkaitan dengan peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan berusaha," jelas Airlangga.