Prabowo Buat Satgas Tangani Tarif Impor Trump-Mitigasi PHK

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Pemerintah tengah memproses pembentukan tiga Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani perekonomian Indonesia imbas kebijakan tarif impor.

Pertama, satgas yang akan dibentuk adalah untuk melanjutkan perundingan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS). Satgas ini akan bertugas untuk mempercepat perundingan dengan AS dan langsung sudah disetujui oleh Prabowo.

"Pertama untuk tindaklanjuti perundingan investasi yaitu Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Presiden setujui,” kata Airlangga kepada media di Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

“Dengan satgas perundingan kita bisa percepat perundingan dengan AS," ungkapnya.

Perluasan Kesempatan Kerja

Selanjutnya, satgas yang sudah siap dibentuk dan disetujui Presiden Prabowo adalah satgas yang khusus mengurus perluasan kesempatan kerja dan mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketiga, adalah Satgas Deregulasi Kebijakan yang bertugas memberikan regulasi peningkatan iklim investasi di Indonesia.

"Dan ketiga Satgas Deregulasi Kebijakan. Tentu ini yang berkaitan dengan peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan berusaha," jelas Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga melaporkan hasil negosiasi terkait tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.

Dalam kunjungan delegasi Indonesia ke AS, Airlanggabertemu dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, serta perwakilan dari Kantor Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).

Tak hanya itu, Airlangga juga bertemu denganperwakilan dari perusahaan-perusahaan AS yakni Amazon, Boeing, Microsoft, hingga Google.

"Saya laporkan ke Presiden yang ditawarkan Indonesia secara prinsip melalui surat yang disampaikan 7 dan 9 April mendapatkan apresiasi ke Amerika,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

“Surat kita relatif komprehensif, terkait non tarif barrier, dan rencana Indonesia seimbangkan neraca perdagangan," terangnya.

Dalam pertemuan itu, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia ingin perdagangan yang adil atau disebut sebagai 'fair and square.'

Ia lebih lanjut mengatakan, Indonesia menawarkan untuk menyeimbangkan neraca dagang dengan AS.

"Mereka kan neraca perdagangannya sekitar USD 19 miliar, kita berikan lebih dari USD 19,5 miliar. Jual beli langsung USD 19,5 miliar tapi kita ada proyek yang akan dibeli dari AS," bebernya.

Selain itu, Indonesia juga meminta AS memberikan tarif yang lebih adil untuk barang-barang ekspor Indonesia.

"Kita juga mengajukan permintaan untuk tarif yang sifatnya resiprokal artinya untuk komoditas utama Indonesia yang ekspor ke AS. Kami minta tarif kita setara dengan negara lain. Apakah ke Vietnam, Bangladesh, sehingga dengan yang lain kita ada equal level playing field," imbuhnya.

"Presiden arahkan apa yang kita tawarkan adalah win-win solution dan kita tidak bedakan satu negara dengan negara lain. Artinya relatif yang kita tawarkan adalah apa yang sedang dilakukan di dalam negeri, salah satunya melakukan deregulasi melalui Satgas yang dibentuk," tambah Airlangga.

Ia menyampaikan, USTR mengapresiasi posisi Indonesia dan niatnya untuk berdialog dan berunding dengan AS.

“Kita juga tanda tangan NDA (Non Disclosure Agreement), artinya yang kita bahas hanya berada di kedua belah pihak, tidak dipublish ke masyarakat atau pihak lain. Secara geopolitik kita dianggap penting oleh Amerika,” katanya.