Israel Tolak Visa Pejabat Prancis, Ada Apa?

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Israel menolak visa puluhan anggota parlemen dan pejabat Prancis dua hari menjelang kunjungan mereka ke Negeri Zionis dan wilayah Palestina.

Kementerian Dalam Negeri Israel menyatakan visa 27 pejabat dan anggota parlemen Prancis telah ditolak di bawah undang-undang yang mengizinkan otoritas melarang masuk orang-orang yang berpotensi melawan Israel.

Dua puluh tujuh delegasi ini terdiri dari wakil Majelis Nasional dari partai Ekologis yakni Francois Ruffin, Alexis Corbiere, dan Julie Ozenne.

Kemudian, wakil Partai Komunis Soumya Bourouaha, senator Komunis Marianne Margate, serta wali kota hingga anggota parlemen lokal yang berhaluan kiri.

Dalam sebuah pernyataan, 17 delegasi yang berasal dari Partai Ekologis dan Komunis menyatakan bahwa mereka telah menjadi korban hukuman kolektif oleh Israel. Mereka menjelaskan bahwa mereka diundang untuk ikut dalam perjalanan selama lima hari ke Israel oleh konsulat Prancis di Yerusalem.

Para delegasi pun berniat untuk mengunjungi Israel dan wilayah Palestina sebagai bagian dari misi mereka "memperkuat kerja sama internasional dan budaya damai."

"Untuk pertama kalinya, dua hari sebelum keberangkatan kami, otoritas Israel membatalkan visa masuk kami yang telah disetujui bulan lalu," ucap mereka dalam pernyataan, seperti dikutip AFP.

"Kami ingin tahu apa yang menyebabkan keputusan mendadak yang mirip dengan hukuman kolektif ini," lanjut mereka.

Para delegasi menyatakan penolakan visa yang mereka alami ini menunjukkan kerusakan besar dalam hubungan diplomatik Prancis dan Israel. Mereka pun mendesak pemerintah Prancis segera turun tangan dan memastikan Israel membiarkan mereka mengunjungi negara itu.

"Terang-terangan melarang pejabat terpilih dan anggota parlemen untuk bepergian tidak bisa dikesampingkan begitu saja," seru mereka.

Hubungan Prancis dan Israel menegang usai Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bakal segera mengakui Palestina sebagai suatu negara.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu marah dengan niat tersebut dan menyatakan bahwa mendirikan negara Palestina di sebelah Negeri Zionis akan menjadi "hadiah besar bagi terorisme".

Penolakan visa oleh Israel sendiri bukan kali pertama terjadi. Pada Februari, Israel melarang masuk dua wakil parlemen sayap kiri Eropa, Rima Hassan dan Lynn Boylan.

Bulan ini, pihak berwenang Israel juga menahan sejumlah anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh di bandara Tel Aviv dan mendeportasi mereka dengan alasan yang sama, yakni berpotensi melakukan tindakan perlawanan terhadap Israel.

(blq/bac)

[Gambas:Video CNN]