JK soal BoP: Kalau Semua Berpihak ke AS-Israel Buat Apa Jadi Anggota?

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden RI Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla (JK) menuturkan Indonesia harus memastikan tujuan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dibentuk untuk mendukung dan membela Palestina.

Dalam wawancara bersama CNN Indonesia pada Jumat (6/3), JK mengatakan keanggotaan Indonesia di Board of Peace relevan selama dewan tersebut berpihak pada Palestina.

"Selama dia (BoP) berpihak kepada Palestina atau setidaknya netral itu penting. Kalau semua berpihak ke Amerika-Israel buat apa jadi anggota?" kata JK ketika ditanya seputar keanggotaan Indonesia di BoP.

JK menuturkan Indonesia harus berani dan bisa menyuarakan kepentingan Palestina di BoP meski dewan tersebut dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sekutu dekat Israel.

"Kita tahu ketuanya Trump, dia punya hak veto, namun demikian anggota berhak untuk bicara, kalau perlu minta rapat darurat," papar JK.

"Kalau itu (bersuara) tidak bisa, buat apa jadi anggota?[...]Jadi (BoP) baik selama itu lembaga betul-betul independen, jangan hanya jadi alat Amerika," katanya menambahkan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan itu, JK turut mengungkap isi pertemuannya dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi di Jakarta.

JK menuturkan Boroujerdi menemuinya dan menyampaikan apa yang sedang terjadi di negaranya hingga kematian pemimpin tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei.

JK memaparkan Iran meminta dukungan moral dan doa dari masyarakat serta pemerintah Indonesia terkait apa yang sedang mereka hadapi.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menanggapi soal ramai-ramai organisasi masyarakat meminta Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) menyusul serangan bersama Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan partipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau organisasi internasional lain berdasarkan konstitusi dan kepentingan nasional.

"Terkait dengan Board of Peace, kami menyadari sepenuhnya pertanyaan masyarakat saat ini sehubungan dengan Board of Peace,"kata Yvonne saat konferensi pers di Gedung Palapa Kemlu, Jumat (6/3).

Dia menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam mekanisme internasional apapun akan didasarkan pada prinsip politik luar negeri Indonesia dan kepentingan nasional.

(rds/asa)

[Gambas:Video CNN]