Kasus Penipuan Belanja Online Marak, Kemendag Evaluasi Aturan E-Commerce

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana mengevaluasi kembali regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce guna memperkuat pengawasan transaksi digital serta meningkatkan perlindungan konsumen.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan langkah tersebut sebagai respons atas maraknya laporan dugaan penipuan dalam transaksi jual-beli barang secara online.

Pernyataan itu disampaikan Budi saat meninjau Pasar Rawasari, Jakarta, pada Senin. Ia menanggapi berbagai laporan masyarakat terkait praktik penipuan belanja melalui media sosial.

Salah satu modus yang dilaporkan adalah penjual yang menggunakan akun media sosial bercentang biru atau akun terverifikasi, namun tidak mengirimkan barang setelah pembeli melakukan pembayaran.

Menurut Budi, Kementerian Perdagangan saat ini tengah melakukan pembenahan terhadap aturan perdagangan digital, termasuk melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berkaitan dengan aktivitas e-commerce.

"Kita sekarang lagi membenahi Permendag terkait dengan e-commerce. Jadi akan kita lihat ulang, kita evaluasi kembali nanti bareng-bareng dengan kementerian/lembaga dan pelaku usaha," ujar Budi dikutip dari Antara, Senin (16/3/2026).

Evaluasi regulasi tersebut dilakukan untuk memastikan sistem pengawasan terhadap aktivitas jual-beli online dapat berjalan lebih efektif seiring meningkatnya transaksi digital di masyarakat.

Selain meninjau ulang regulasi, pemerintah juga terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik perdagangan digital.

Budi mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penipuan dalam transaksi online.

Pengawasan tersebut dilakukan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) di bawah Kementerian Perdagangan.

"Jadi termasuk aduan-aduan terus kita tangani, di PKTN terus kita lakukan ya," kata Budi.

Ia menambahkan, peningkatan aktivitas perdagangan melalui platform digital membuat pemerintah perlu memastikan sistem pengawasan yang lebih efektif.

Dengan pengawasan yang lebih kuat, pemerintah berharap dapat menekan praktik penipuan yang merugikan konsumen sekaligus menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih aman.

Saat ini, regulasi mengenai perdagangan digital telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek perdagangan melalui sistem elektronik, mulai dari perizinan usaha, periklanan, pembinaan, hingga pengawasan terhadap pelaku usaha e-commerce.

Dalam evaluasi yang sedang dilakukan, pemerintah juga membahas sejumlah opsi kebijakan baru.

Salah satunya adalah memberikan ruang dan prioritas yang lebih besar bagi produk UMKM untuk tampil di platform digital.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk lokal sekaligus memastikan pelaku usaha kecil mendapat kesempatan yang lebih luas di pasar online.

Dengan pembaruan regulasi tersebut, pemerintah berharap perdagangan digital di Indonesia dapat berkembang lebih sehat, transparan, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen maupun pelaku usaha.