Kemendag Cek Barang Bajakan di Pasar Mangga Dua, Mayoritas Ditemukan Masalah Pelanggaran Merek

8 hours ago 3

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengecek ke Pasar Mangga Dua usai masuk daftar pantauan prioritas dan tinjauan pasar terkenal untuk pemalsuan dan pembajakan pada 2024 oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

Dari hasil pengecekan, Kemendag menemukan barang bajakan di Pasar Mangga Dua melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

"Kami kemarin cek apakah ada juga di situ barang-barang ilegal, tetapi ternyata lebih banyak (ditemukan) masalah HaKI yakni masalah pelanggaran mereknya," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat, (25/4/2025), seperti dikutip dari Antara.

Kementerian Perdagangan telah melakukan pengecekan ke Pasar Mangga Dua dan menemukan barang bajakan yang melakukan pelanggaran terkait merek.

"Ada undang-undang terkait merek dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum. Di Kementerian Hukum ada namanya Satgas Kekayaan Intelektual. Jadi kita sudah sampaikan karena barang-barang bajakan yang ada di Pasar Mangga Dua itu lebih banyak pelanggaran HaKI," ujar Budi Santoso.

Barang-barang bajakan di Mangga Dua tersebut mayoritas merupakan barang impor.

"Impornya benar tapi pelanggarannya itu pelanggaran mengenai merek ya, sehingga sifatnya berupa delik aduan," ujar Budi Santoso.

Berdasarkan laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Pasar Mangga Dua terus menerus berada dalam daftar pantauan prioritas dan Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan Tahun 2024, bersama dengan beberapa pasar daring Indonesia.

Berdasarkan USTR, kurangnya penegakan hukum RI terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih menjadi masalah, Amerika Serikat (AS) mendesak Indonesia untuk memanfaatkan gugus tugas penegakan HKI guna meningkatkan kerja sama penegakan hukum di antara lembaga dan kementerian penegak hukum terkait.

Amerika Serikat juga terus mendorong Indonesia untuk menyediakan sistem perlindungan yang efektif terhadap penggunaan komersial yang tidak adil.

Lewat laporan itu, AS juga khawatir Undang-Undang (UU) Paten tahun 2016 telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga persyaratan tersebut dapat dipenuhi melalui impor atau pemberian lisensi.

Bakal Ada Aturan Khusus Soal Pasar Mangga Dua? Kemendag Bilang Begini

Sebelumnya, isu mengenai peredaran barang bajakan di kawasan pusat perbelanjaan Mangga Dua kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Lantaran berdasarkan laporan yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR) menyebut Pasar Mangga Dua sebagai salah satu pusat peredaran produk bajakan di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rusmin Amin menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari otoritas yang lebih tinggi terkait langkah kebijakan yang akan diambil.

"Itu baru isu dari luar sana. Kita juga belum tahu arahannya dari atas. Itu saja dulu," ujar Rusmin kepada awak media usai menghadiri Gambir Trade Talk, di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Saat ditanya apakah akan ada pengaturan khusus dalam kebijakan perdagangan terkait isu tersebut. Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pengaturan khusus dalam kebijakan perdagangan untuk menangani persoalan tersebut.

"Belum tahu saya nunggu (kebijakan perdagangan diatur)," singkatnya.

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti terkait Pasar Mangga Dua yang merupakan salah satu pusat belanja bajakan ternama di Indonesia yang dinilai mencederai hak-hak kekayaan intelektual produk Amerika Serikat.

Pasar Mangga Dua Sarang Bajakan Jadi Masalah Serius bagi AS

Dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis akhir Maret 2025, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menilai pasar tersebut masih menjadi lokasi utama peredaran barang bajakan dan produk palsu.

USTR menyatakan Indonesia tetap berada dalam Priority Watch List berdasarkan Special 301 Report tahun 2024. Meskipun terdapat sejumlah upaya perbaikan oleh pemerintah Indonesia, seperti perluasan satuan tugas penegakan HKI dan peningkatan penindakan terhadap pembajakan digital, kekhawatiran besar tetap ada, terutama terkait pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek dagang baik secara daring maupun fisik.

Pasar Mangga Dua masih tercantum dalam Notorious Markets List 2024, bersama dengan beberapa platform e-commerce asal Indonesia. Penegakan hukum yang dinilai masih lemah menjadi salah satu alasan utama AS terus mendesak pemerintah Indonesia untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam hal penegakan hukum HKI.

"Pasar Mangga Dua di Jakarta masih tercantum dalam Tinjauan 2024 tentang Pasar Ternama untuk Pemalsuan dan Pembajakan (Notorious Markets List), bersama dengan beberapa marketplace daring asal Indonesia,” tulis USTR, dikutip Liputan6.com, Senin (21/4/2025).

AS Minta RI Sediakan Sistem Perlindungan yang Efektif

Tak hanya itu, Amerika Serikat juga menyoroti kurangnya perlindungan terhadap data uji yang digunakan untuk memperoleh izin edar produk farmasi dan kimia pertanian.

Pemerintah AS menilai perlindungan atas data tersebut masih belum optimal dan mendorong Indonesia untuk memperbaiki sistem yang ada agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial secara tidak adil.

Kritik juga disampaikan terhadap Undang-Undang Paten Indonesia. Meskipun telah dilakukan revisi melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Maret 2023, Amerika Serikat menilai perubahan tersebut belum cukup.

Read Entire Article
Bisnis | Football |