Magang Nasional 2026 Dibuka Juli, Uang Saku Masih Ditanggung Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan uang saku peserta Program Magang Nasional 2026 masih akan ditanggung sepenuhnya oleh negara tanpa melibatkan perusahaan mitra. Besaran uang saku yang diterima peserta nantinya akan mengacu pada upah minimum di wilayah tempat pelaksanaan magang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan skema pendanaan program tersebut belum menerapkan sistem pembagian beban atau sharing antara pemerintah dan perusahaan.

"Iya, belum ada sharing (dengan perusahaan mitra Magang Nasional). Uang sakunya sama sebesar upah minimum dari masing-masing lokasi tempat magang. Jadi ada upah minimum kota/kabupaten (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP)," kata Yassierli, dikutip Rabu (27/5/2026).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran dan kuota peserta Program Magang Nasional 2026.

Program tersebut akan menargetkan sebanyak 150 ribu peserta di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda sekaligus memperluas akses pengalaman kerja bagi lulusan baru.

Meski uang saku peserta saat ini masih sepenuhnya ditanggung pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan mengaku masih mengkaji kemungkinan skema kontribusi bersama antara pemerintah dan perusahaan mitra pada masa mendatang.

Yassierli mengatakan pemerintah ingin mendorong keterlibatan perusahaan yang lebih besar, tidak hanya sebagai tempat magang, tetapi juga dalam proses pendampingan dan evaluasi peserta.

"Tapi kita ingin keterlibatan dari perusahaan nanti lebih intens dan nanti mekanisme mentorship, mekanisme evaluasinya akan kita buat lebih dalam," ujar Menaker Yassierli.

Sebelumnya, pada akhir April lalu, Yassierli sempat mengungkapkan pentingnya komitmen perusahaan untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut dia, partisipasi perusahaan dapat diwujudkan melalui kontribusi tertentu, termasuk kewajiban memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta setelah program berakhir.

"Komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya," ujarnya.

Selain menyiapkan skema pembiayaan, pemerintah juga mulai menyusun tahapan pelaksanaan Program Magang Nasional 2026 yang ditujukan khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate.

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pelaksanaan tahap pertama program tersebut mulai berjalan pada Juli 2026.

Untuk gelombang awal, pemerintah menargetkan jumlah peserta mencapai 50 ribu orang.

Yassierli berharap program ini dapat menjadi peluang bagi lulusan baru yang dalam satu tahun terakhir menyelesaikan pendidikan tinggi agar memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan.

"Dan insya Allah, Juli kita bisa jalan ya, untuk batch pertama angkatan kedua kita (Magang Nasional) 2026 dengan target 50 ribu orang. Semoga ini menjadi satu kabar baik buat para fresh graduate lulusan satu tahun terakhir," kata Menaker Yassierli.