Menaker: Sensus Ekonomi Jadi Acuan Kebijakan Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. Data yang dihasilkan dari sensus tersebut dinilai mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dunia usaha, kebutuhan tenaga kerja, hingga potensi penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat menjadi narasumber dalam High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertajuk "Kolaborasi SE 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan" yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026).

Menurut Yassierli, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai berbagai aspek kegiatan ekonomi di Indonesia.

"Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja," ujar Menaker Yassierli.

Ia menjelaskan, data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memetakan perkembangan pasar kerja, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, serta upaya meningkatkan produktivitas nasional.

Selain itu, hasil sensus juga akan membantu mengidentifikasi sektor usaha dan wilayah yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus memantau perubahan kebutuhan kompetensi di dunia kerja yang terus berkembang.

Yassierli mengatakan informasi yang diperoleh melalui Sensus Ekonomi 2026 juga akan dimanfaatkan untuk menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, lulusan pelatihan diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan dunia usaha.

Selain itu, data sensus akan mendukung peningkatan efektivitas penempatan tenaga kerja serta menjadi acuan dalam merumuskan strategi peningkatan produktivitas. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing tenaga kerja dan dunia usaha Indonesia di tingkat global.

"SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026," kata Menaker.

Menurut Yassierli, keberhasilan pelaksanaan sensus akan memberikan manfaat jangka panjang karena menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan pengembangan industri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, dunia usaha, dan pelaku industri untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menyampaikan ada empat aspek utama yang perlu diperkuat. Pertama, meningkatkan sinergi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian dalam mendukung pelaksanaan sensus.

Kedua, membangun komitmen bersama dengan asosiasi industri, pengelola Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta para pelaku usaha agar mendukung proses pendataan.

Ketiga, memperluas sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 secara masif kepada sektor industri sehingga pelaksanaan pendataan dapat berjalan optimal. Keempat, memperkuat koordinasi antarkementerian untuk memastikan proses pendataan di lapangan berlangsung lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.