Menteri PU Lantik 7 Pejabat Eselon I, Termasuk Dirjen SDA

8 hours ago 16
  • Siapa saja pejabat yang dilantik di Kementerian PU?
  • Apa tujuan utama pelantikan pejabat tinggi di Kementerian PU?
  • Mengapa Dirjen Sumber Daya Air sebelumnya mengundurkan diri?

Baca artikel ini 5x lebih cepat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi melantik tujuh pejabat tinggi madya eselon I guna memperkuat organisasi dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo. Posisi strategis yang diisi antara lain Sekretaris Jenderal hingga Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA). Untuk diketahui, Dirjen SDA sebelumnya mengundurkan diri usai muncul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dody Hanggodo menegaskan bahwa penguatan organisasi bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari upaya membangun statecraft atau kemampuan mengelola kebijakan negara secara efektif.

“Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata,” ujar Dody dikutip dari Antara, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, pelantikan ini menjadi langkah penting dalam menyesuaikan struktur kelembagaan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan.

Sebanyak tujuh pejabat yang dilantik diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas strategis, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.

Tekankan Integritas ASN dan Profesionalisme

Dody juga menekankan pentingnya integritas aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung kinerja kementerian. Ia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya fondasi statecraft yang kuat.

Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut memiliki kompetensi, tetapi juga harus menjunjung tinggi integritas dan menjaga kepercayaan publik.

“Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif,” katanya.

Ia menambahkan bahwa profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Dody juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

“Saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam setiap langkah kita,” ujarnya.

Daftar Pejabat Kementerian PU yang Dilantik

Berikut tujuh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian PU yang resmi dilantik:

  1. Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal
  2. Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air
  3. Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  4. Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
  5. Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat
  6. Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi
  7. Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan

Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.

Kronologi Dua Dirjen Kementerian PU Mengundurkan Diri Usai Muncul Temuan BPK

Sebelumnya ditulis bahwa Dua Direktur Jenderal atau Dirjen Kementerian PU mengundurkan diri. Keduanya yaitu Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro.

Hal ini pun dibenarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

"Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan terkait (pengunduran diri dua dirjen) itu betul, memang itu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi BPK mengirim surat kepada saya dua kali, seingat saya yakni pada Januari 2025 dan Agustus 2025," ujar Dody dikutip dari Antara, Senin (2/3/3026).

Dia mengatakan surat dari BPK pada Januari 2025 mencantumkan kerugian keuangan negara hampir Rp3 triliun. Dody kemudian memerintahkan kepada jajarannya untuk menindaklanjuti hal tersebut, namun sayangnya belum ditindaklanjuti.

Kemudian BPK mengirimkan surat kedua kepada Menteri PU pada Agustus 2025. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa kerugian keuangan negara itu sudah turun dari awalnya hampir Rp3 triliun menjadi hampir sekitar Rp1 triliun.

Dalam surat kedua tersebut juga tercantum beberapa rekomendasi misalnya membentuk majelis adhoc, membentuk tim di satuan kerja (satker) untuk percepatan pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh pihak ketiga. Namun ini, kata Menteri PU, juga belum ada tindak lanjut lebih lanjut dari jajaran Kementerian PU.

"Makanya kemudian saya ambil alih. Jadi nanti kita akan membentuk majelis adhoc, kita akan membentuk tim-tim baru di satker-satker agar pengembalian kerugian negara bisa lebih cepat dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari para satker. Kemudian yang ketiga saya juga akan menghidupkan Komite Audit. Karena bagaimanapun kita semua harus sepakat, saya tidak bisa membersihkan rumah saya kalau sapu saya kotor," kata Dody.

Amanah dari Presiden

Menurut dia, hal tersebut wajib agar apa yang dikerjakan oleh Inspektur Jenderal mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi.

Di samping itu, pembentukan ini juga merupakan tindak lanjut dari amanah yang diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri PU Dody Hanggodo.

"Dan itulah sebabnya kemudian saya melakukan penanganan jauh lebih ketat lagi. Saya membentuk tim sendiri yang saya ketuai sendiri, dan tim itu saya yang membentuk sendiri, dan saya menganggap tim yang saya bentuk itu adalah salah satu lidi bersih. Lidi bersih ya, bukan sapu, lidi bersih yang saya masih anggap lidi bersih," kata Dody.

Dia juga menambahkan bahwa langkah yang diambilnya tersebut juga mendapatkan dukungan Kejaksaan Agung yang memasukkan tiga aparat Kejaksaan Agung ke tim yang dibentuk Menteri PU.

"Kemudian Alhamdulillah saya dibantu oleh Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung masukkan tiga lidi bersih di tempat saya juga. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa pengunduran diri itu mendadak, tidak bisa juga karena sudah ada proses sebelumnya. Dan manakala saya menggunakan lidi bersih saya untuk mulai bekerja, ya yang bersangkutan (Dirjen Cipta Karya dan Dirjen SDA) memilih mengundurkan diri. Kira-kira begitulah," kata Menteri PU Dody Hanggodo.

 Sebagai informasi, Liputan6.com telah berusaha menghubungi Kementerian PU untuk meminta tanggapan namun sejauh ini belum mendapatkan jawaban.

Read Entire Article
Bisnis | Football |