Nama Dedi Mulyadi Ramai-ramai Disorot Media Asing Gara-gara Vasektomi

Jakarta, CNN Indonesia --

Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ramai-ramai disorot media asing dalam beberapa hari ke belakang. Gara-garanya, wacana mensyaratkan vasektomi untuk para penerima bantuan sosial (bansos).

Wacana ini bergulir usai pernyataan Dedi pada akhir April lalu. Kala itu, Dedi disebut mengusulkan syarat vasektomi bagi suami sebagai syarat keluarga penerima bansos.

"Jangan membebani reproduksi hanya pada perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi. Harus laki-laki," ujar Dedi di Bandung, Senin (28/4), mengutip Antara.

Sejak itu, wacana tersebut pun terus bergulir, menjadi perbincangan di lini masa. Wacana juga memicu perdebatan.

Tak hanya di Indonesia, nama Dedi Mulyadi juga disorot oleh media asing terkait wacana tersebut. Channel News Asia dalam laporannya berjudul "Innovative od Dangerous? Indonesia's Local Leaders Raise Eyebrows with Vasectomy for Aid and Other Schemes" menyoroti berbagai kebijakan kontroversial Dedi Mulyadi. Sebut saja mengirimkan anak nakal ke barak militer hingga wacana vasektomi untuk penerima bansos.

"Rencananya [vasektomi syarat penerima bansos] itu menuai beragam reaksi dari masyarakat, tokoh Islam, dan menteri. Sebagian menyebutnya diskriminatif, sementara sebagian lain mengatakan itu sebagai pelanggaran otonomi seseorang," tulis CNA.

CNA juga menyoroti beberapa pemimpin daerah di Indonesia yang membuat kebijakan-kebijakan baru pada 100 hari pertama masa jabatan. Termasuk soal Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berencana mendedikasikan sebuah pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu khusus untuk kucing.

"Hal ini [membuat kebijakan kontroversial] karena mereka ingin meyakinkan orang bahwa mereka mampu dan meningkatkan popularitas mereka, terutama jika mereka ingin mencalonkan kembali pada tahun 2029," tulis CNA.

Sorotan yang sama juga ditulis oleh The Telegraph. Media asal Inggris ini menyoroti wacana syarat vasektomi untuk penerima bansos.

"Kebijakan ini telah memicu perdebatan sengit di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim di Asia Tenggara," tulis The Telegraph.

The Telegraph juga menyoroti kritik yang menilai bahwa syarat vasektomi bisa melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ada juga laporan dari South China Morning Post berjudul "Indonesian Governor's 'Ridiculous' Vasectomy Plan Sparks Debate on Poverty, 'Body Politics". SCMP menulis, usulan Dedi soal syarat vasektomi untuk para penerima bansos sebagai sesuatu yang diskriminatif.

"Banyak pemimpin agama, aktivis HAM, dan akademisi mengecamnya sebagai pemaksaan yang menargetkan orang miskin, melanggar ajaran Islam, dan mencerminkan pandangan yang meresahkan tentang kemiskinan sebagai kegagalan pribadi," tulis SCMP.

Namun demikian, belakangan Dedi juga telah membantah adanya kebijakan yang mensyaratkan vasektomi untuk penerima bansos.

"Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu. Bisa dilihat di media sosial saya," ujar Dedi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).

Alih-alih demikian, ia mengaku hanya mengusulkan penerima bansos yang memiliki banyak anak untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB), bukan hanya vasektomi.

"Para penerima bantuan [sosial] yang anaknya banyak, diharapkan [ikut] berkeluarga berencana. Kalau bisa yang melakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja. Kan, ada yang lain. Ada pengaman (kondom)," ujar Dedi.

(asr/asr)

[Gambas:Video CNN]