Pemerintah Mau Sebar Bansos Beras Lagi di 2026, Butuh 180 Ribu Ton per Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka kemungkinan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram pada 2026. Kebutuhan untuk bansos beras ini diperkirakan mencapai sekitar 180 ribu ton per bulan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, program bantuan pangan beras harus direncanakan lebih awal. Sama halnya dengan menyiapkan beras untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui operasi pasar. Kedua program ini perlu ditopang oleh anggaran yang memadai serta perencanaan yang matang.

"Terkait bantuan pangan dan SPHP, pengajuannya selama ini selalu berdasarkan kondisi di lapangan dan itu memakan waktu. Idealnya, program seperti ini sudah dianggarkan dari awal. Misalnya, berapa stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah yang bisa langsung dikeluarkan," kata Arief, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Arief mengungkapkan, untuk kebutuhan stabilisasi harga dibutuhkan sekitar 1,5 juta ton beras per tahun. Sementara untuk bantuan pangan, kebutuhan per bulan bisa mencapai 180.000 ton. Karena itu, perencanaan yang matang sangat diperlukan.

"Dengan anggaran yang disusun dari awal, intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Misalnya, harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran," kata Arief.

Terkait mekanisme peruntukan SPHP, Arief menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog harus digerakkan untuk menjaga harga tetap stabil. Stok beras Bulog per 10 Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton. Angka ini dinilai sangat cukup untuk melakukan intervensi stabilisasi.

“SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah. Dan kalau ada bencana, stok itu juga harus siap,” ujarnya.

Bapanas sendiri mengusulkan anggaran sebesar Rp16,10 triliun, terdiri atas Rp16,02 triliun ditambah pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp79,42 miliar.

"Tugas kami menyampaikan usulan terbaik. Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan," tambahnya.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dalam RDP tersebut menilai usulan anggaran Bapanas sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional ke depan.

“Besar harapan kami agar anggaran ini benar-benar mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Titiek Soeharto.

Sebelumnya, pemerintah juga segera menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) untuk dua bulan pada akhir Juni 2025. Untuk program ini, dibutuhkan dana sekitar Rp4,9 triliun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan, angka tersebut merupakan hasil perhitungan dari jumlah penerima dan kebutuhan beras yang disalurkan.

"Untuk kebutuhan program dua bulan ini, kan 18,3 juta penerima dikali 10 kilogram beras dikali dua bulan. Kemudian ada biaya distribusi, kemungkinan sekitar Rp4,9 triliun," kata Arief dalam keterangannya, Senin (9/6/2026).

"Untuk pengawasannya, kami bekerja sama dengan seluruh kementerian/lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri," sambungnya.

Saat ini, data penerima masih dalam proses verifikasi akhir. Tercatat sebanyak 16,5 juta data telah terverifikasi sebagai penerima bantuan pangan beras sebanyak 20 kg untuk dua bulan.

"Kami nanti menerima data penerima dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Itu data nasional yang dikeluarkan Bappenas dan tentunya dicek ulang di lapangan oleh BPS dan BPKP beserta kementerian/lembaga lainnya seperti Kemensos. Data terakhir yang telah terverifikasi sudah 16,5 juta dan perkiraan akan sampai 18,3 juta. Ini penting karena pesan Bapak Presiden: harus tepat sasaran. Tidak boleh missed target," ungkap Arief.