Pengamat Usul Tarif KRL Jabodetabek Naik Bertahap, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyebut tarif angkutan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek sudah perlu penyesuaian. Menurut dia, masyarakat tidak akan keberatan jika tarif KRL Jabodetabek naik.

"Sejak 2018 itu sudah ada usulan untuk penyesuaian tarif. Toh KRL di Jogja-Solo lebih mahal daripada yang Jakarta loh, itu enggak apa-apa. Artinya begini, penyesuaian tarif tetapi dengan catatan kelompok tertentu itu tidak naik," kata Djoko, ditemui di kawasan Stasiun Juanda, Jakarta, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Dia mengambil contoh ada 15 golongan yang gratis menggunakan transportasi umum di DKI Jakarta. Skema serupa, menurut dia, bisa diterapkan untuk penumpang KRL Jabodetabek.

"Tinggal nanti yang UMR-nya berapa? Apakah kalau gaji diatas Rp 6 juta (per bulan) tidak perlu naik? Ya bisa saja diatur. Tapi yang di atas itu ya enggak apa-apa, cuma naik 500 rupiah," ujarnya.

Djoko mengatakan pernah melakukan survei kenaikan tarif KRL Jabodetabek pada beberapa tahun lalu. Ternyata, kata dia, masyarakat pengguna KRL tak keberatan untuk adanya kenaikan. Pertimbangan lainnya, pengguna KRL Commuter Line di akhir pekan didominasi keperluan hiburan.

"Mereka enggak masalah kok. Karena KRL itu hari Sabtu itu yang komuter itu hanya 5%, hari Minggu hanya 2%. Sabtu Minggu hari libur, gausah mensubsidi enggak apa-apa, lumayan, uangnya itu kan bisa menghemat (subsidi)," tuturnya.

Naik Bertahap Jadi Rp 5.000

Djoko pernah mengusulkan tarif dasar KRL Jabodetabek naik menjadi Rp 5.000 untuk 25 kilometer (km) pertama. Saat ini, tarif berlaku adalah Rp 3.000 untuk skema yang sama.

Menurut dia, kenaikan tarif bisa saja dilakukan secara bertahap. Bisa dibilang, hal itu membuat masyarakat tidak kaget atas perubahan tarifnya. Dia turut mengamini adanya peningkatan fasilitas di stasiun maupun rangkaian kereta.

"Kalau pelan-pelan dinaikkan Rp 500, 6 bulan Rp 500, enggak terasa kan? Di Jawa Tengah juga mau, harus berani lah," ucap dia.

Dia menjelaskan lagi, kenaikan tarif KRL bisa menghemat subsidi yang diberikan pemerintah. Adapun, besaran subsidi untuk angkutan KRL Jabodetabek mencapai sekitar Rp 1,6-1,8 triliun per tahun untuk membayar 60-65% dari tarif asli.

Djoko menyebut, penghematan itu bisa dialihkan untuk pengembangan transportasi di daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan.

"Agar ada shifting anggaran itu dialihkan untuk ke moda darat, untuk ke daerah-daerah ya. Jadi jangan (hanya) di Jakarta dikasih, daerah juga butuh," tegas dia.

Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter sedang melakukan pembahasan intensif soal rencana pemanjangan lintas pelayanan KRL Commuter Line menuju Probolinggo. Langkah ini diambil untuk meningkatkan jangkauan layanan KA Lokal bersubsidi rute Surabaya-Pasuruan (Supas).

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, pemanjangan layanan ini akan dilakukan pada operasional Commuter Line Supas. Sehingga nantinya jalur KRL bakal memanjang hingga Probolinggo.

"Lintas pelayanan Commuter Line akan diperpanjang hingga Stasiun Probolinggo, dengan jarak tempuh dari 63 km menjadi 101 km," jelas Karina, Jumat (16/1/2026).

KAI Commuter mencatat, sejak KRL Supas beroperasi di 2022, rata-rata volume pengguna sebanyak 4.417 orang per hari dan 130-140 ribu orang per bulan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KAI Commuter, rencana pemanjangan jalur ini disambut sangat positif oleh publik. Tingkat keinginan masyarakat di Probolinggo untuk menggunakan layanan Commuter Line mencapai 100 persen. Potensi akuisisi pengguna di Stasiun Probolinggo diprediksi mencapai 304 orang per hari.

"Stasiun Probolinggo dinilai memiliki potensi tertinggi karena lokasinya yang strategis di pusat kota, dekat dengan kawasan industri, perkantoran, sekolah, serta destinasi wisata," imbuh dia.

Dari sisi prasarana, Stasiun Probolinggo saat ini memiliki 4 jalur pelayanan dan 2 jalur stabling atau rel khusus. Beberapa perbaikan fasilitas penunjang juga direncanakan untuk dilakukan. Semisal penambahan kanopi area peron, perluasan ruang tunggu pengguna, serta penambahan petugas operasional seperti petugas loket, pengamanan, dan kebersihan.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan turut mendukung upaya KAI Commuter dalam mempersiapkan perpanjangan relasi layanan KRL Supas menuju Kota Probolinggo.

"Saat ini kami terus mengawal proses persiapan operasional KA ini agar dapat dioperasikan sesuai target," sebut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar.

Bakal Dapat Kucuran Subsidi

Guna memastikan tarif tetap terjangkau bagi masyarakat, DJKA akan mengucurkan subsidi PSO (Public Service Obligation) pada layanan KA Commuter ini.

Di samping itu, DJKA bersama dengan KAI Commuter juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Probolinggo guna mewujudkan integrasi transportasi lokal sebagai transportasi lanjutan menuju pusat kota dan kawasan wisata.

"Kami akan pantau secara langsung di lapangan terkait progres pemenuhan kelengkapan sesuai peraturan yang berlaku di stasiun-stasiun yang akan melayani KA Commuter ini. Jika sudah terpenuhi seluruhnya maka kami akan mendorong pihak operator untuk segera mengajukan izin operasi," tutur Arif.