PLTS 100 GW Hemat APBN, Impor Solar Bakal Ditekan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pembangunan PLTS 100 GWp dapat memberikan efek berantai terhadap APBN melalui penghematan subsidi solar dan penurunan impor BBM.

Bahlil menyampaikan pemerintah akan memanfaatkan PLTS untuk menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar solar sehingga kebutuhan solar nasional dapat ditekan. Kebijakan tersebut sekaligus dapat mengurangi beban subsidi energi dalam APBN.

"Ini mampu menghemat APBN kita dari subsidi solar,” kata Bahlil dalam peluncuran dan groundbreaking program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).

Bahlil mengatakan, Indonesia masih memiliki sekitar 12,6 GW pembangkit listrik yang menggunakan solar. Pemerintah menilai penggantian pembangkit tersebut dengan energi surya dapat mengurangi konsumsi BBM dan kebutuhan impor solar.

"Kalau ini mampu kita lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita, khususnya jenis solar, akan turun dan semuanya akan kita pakai energi nasional,” ujar Bahlil.

Bahlil memperkirakan kebutuhan minyak untuk pembangkit berbasis solar tersebut setara dengan 230.000-250.000 barel per hari. Pemerintah akan mengalihkan kebutuhan energi tersebut melalui pengembangan energi nasional berbasis surya.

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dengan investasi sekitar US$ 73 miliar atau lebih dari Rp 1.140 triliun. Program tersebut juga diproyeksikan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun.

Khusus Bali, pemerintah menyiapkan PLTS berkapasitas 1.000 MWp beserta baterai penyimpanan energi. Bahlil memperkirakan proyek tersebut dapat menghemat konsumsi solar sekitar 0,6 juta kiloliter.

Pemerintah akan menjalankan pembangunan PLTS 100 GWp secara masif dalam tiga tahun. Bahlil mengatakan pemerintah akan memprioritaskan skema IPP dengan harga kompetitif dan menggunakan APBN apabila proyek tidak menarik bagi investor swasta.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyatakan siap menjalankan penugasan pemerintah dalam implementasi Program Mandatori Biodiesel B50 yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi berbasis sumber daya dalam negeri.

Program Mandatori B50 merupakan tonggak penting dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi domestik. Kebijakan ini juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mengoptimalkan sumber daya dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta mendukung transisi energi nasional.

Program Mandatori B50 akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan energi nasional melalui pengurangan impor solar yang diproyeksikan mencapai sekitar 18 juta kiloliter pada tahun 2026 atau setara sekitar 310 ribu barel per hari. Pertamina berkomitmen mendukung keberhasilan program strategis ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi Indonesia.

Sebagai badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah dalam penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak, Pertamina memastikan kesiapan infrastruktur, sistem distribusi, serta rantai pasok biodiesel agar implementasi B50 berjalan lancar tanpa mengganggu pasokan energi bagi masyarakat.

Pertamina menilai pengalaman panjang dalam menjalankan program biodiesel menjadi modal utama untuk menyukseskan implementasi B50. Sebelumnya, perusahaan telah mendukung pelaksanaan mandatori biodiesel mulai dari B20, B30, B35, hingga B40.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan seluruh aspek operasional telah dipersiapkan agar proses transisi menuju B50 berjalan optimal.

"Pertamina bersama Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan seluruh aspek operasional, mulai dari infrastruktur, distribusi, hingga koordinasi dengan Pemerintah dan para pemangku kepentingan. Kami juga memastikan kualitas Biosolar B50 yang disalurkan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan Pemerintah sehingga masyarakat dapat memperoleh produk dengan mutu yang tetap terjaga," ujar Baron.

Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup fasilitas penyimpanan, jaringan distribusi, hingga koordinasi dengan berbagai pihak agar penyaluran Biosolar B50 berlangsung sesuai ketentuan pemerintah.