Prabowo Minta Bos Bea Cukai Diganti, Purbaya Beri Jawaban

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kabar terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berencana memecat Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama.

Saat dimintai konfirmasi oleh awak media mengenai kemungkinan pencopotan jabatan tersebut apabila kinerja sang dirjen dinilai kurang baik, Purbaya menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan kepala negara. Sebagai menteri, ia siap melaksanakan segala arahan dari Presiden.

“Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya nggak bisa kalau nggak ada perintah,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Purbaya menambahkan, pihaknya akan melihat dan mengevaluasi terlebih dahulu kondisi riil serta kinerja jajarannya di lapangan. Namun, ketika kembali didesak oleh wartawan mengenai penilaian pribadinya terhadap kinerja Dirjen Bea Cukai saat ini, Purbaya enggan memberikan jawaban pasti dan hanya tertawa.

“Nanti kita lihat ya,” ucapnya singkat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) yang menurut dia harus segera diperbaiki. Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sardewa mengambil langkah tegas dengan mengganti pimpinan Ditjen Bea Cukai apabila pimpinan lembaga tersebut tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.

"Untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegasnya dalam sidang paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Prabowo juga mengingatkan jajaran pemerintah agar bekerja cepat dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak boleh bekerja santai atau membiarkan persoalan berlarut-larut.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engkeh wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha, bukan kumaha engkek,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku banyak menerima keluhan pelaku usaha terkait praktik pungutan liar dan birokrasi yang dinilai menghambat kegiatan ekonomi.

"Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semua. Kita harus bertekad membangun pemerintah yang kuat, profesional, yang tidak korup,” kata Prabowo.

Ia mengaku menerima banyak laporan dari kalangan pengusaha mengenai praktik pungli dalam proses pelayanan. Karena itu, Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan birokrasi di internal masing-masing.

Menurut dia, pimpinan instansi tidak boleh ragu menindak aparat yang melakukan pelanggaran ataupun penyalahgunaan wewenang.

"Semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik, hilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” ujarnya.