Purbaya: Transaksi di PFII Wajib Pakai Valas dan Bahasa Inggris

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa kegiatan usaha di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan menggunakan valuta asing. Kebijakan ini merupakan bagian dari pengaturan khusus untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional.

Purbaya mengatakan, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII. Selain penggunaan valuta asing, pemerintah juga mengatur penggunaan bahasa Inggris dan penerapan standar hukum yang mengacu pada praktik pusat keuangan internasional.

"Kegiatan usaha di PFII dilakukan dengan valuta asing," kata Purbaya dalam rapat kerja pembahasan RUU PFII bersama Komisi XI DPR RI, Senin (20/7/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas guna menarik investor global ke PFII. Fasilitas tersebut meliputi insentif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), fasilitas kepabeanan, serta kemudahan nonfiskal seperti golden visa, keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, dan residensi.

"Fasilitas khusus lain termasuk golden visa, keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, dan residensi," ujarnya.

Ia menambahkan RUU PFII juga memungkinkan penerapan prinsip hukum komersial internasional, standar internasional, serta praktik terbaik pusat keuangan global untuk mendukung kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"Hukum dan peraturan yang berlaku di dalam PFII merupakan peraturan PFII yang dapat mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan, atau menyesuaikan prinsip-prinsip hukum komersial internasional, praktik pusat keuangan internasional, dan standar internasional," ujarnya.

Menurut Purbaya, pemerintah membentuk PFII untuk memperdalam pasar keuangan, menarik investasi global, memperluas sumber pembiayaan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan internasional.

Dengan berbagai kekhususan tersebut, pemerintah berharap PFII mampu menjadi pusat aktivitas sektor keuangan berdaya saing global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Untuk pengaturan lainnya adalah terkait kelembagaan, antara lain pembentukan Dewan Pertimbangan PFII, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, pembentukan lembaga arbitrase PFII sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta pembentukan pengadilan PFII," tuturnya.