Rp 175 Triliun Menguap Buat Berobat, Masyarakat Dianjurkan Miliki Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih banyak masyarakat yang merogoh kocek pribadi untuk keperluan kesehatan atau berobat. Angkanya mencapai Rp 175 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menuturkan, angka setara dengan 28,8% dari total belanja sektor kesehatan. Hal tersebut bisa muncul lantaran masih besarnya masyarakat yang belum memiliki asuranai, baik BPJS Kesehatan maupun asuransi swasta.

"Ada 28,8% dari total pembelanjaan kesehatan itu masih dibayar pakai uang sendiri atau disebut dengan out of pocket ya, itu 28,8% itu jumlahnya itu Rp 175 triliun," kata Ogi, ditemui di Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dia mendorong masyarakat untuk bisa menyadari perlunya asuransi kesehatan saat ini dan mendatang. Dia juga telah menggandeng kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan untuk mendorong akses terhasap asuransi komersial.

Ogi mengatakan, angka Rp 175 triliun yang dikeluarkan masyarakat untuk berobat bukan nominal yang sedikit. Maka, dia berharap masyarakat bisa melirik penggunaan asuransi.

"Kita mesti geser ke asuransi komersial yang saat ini masih 5% dari total belanjaan kesehatan nasional. Nah itu kita mau tingkatkan kita sekarang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan," beber dia.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membidik peningkatan aset industri asuransi hingga dana pensiun lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan begitu, kontribusi industri tersebut bisa lebih besar ke ekonomi RI.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyadari target itu menjadi tantangan industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP).

"Kalau kita ingin meningkatkan kontribusi aset terhadap PDB, maka pertumbuhan aset baik asuransi dan dana pensiun itu harus lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Ogi usai PPDP Regulatory Disemination Day, di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, aset industri asuransi dibidik bisa mencapai 5-7% dan dana pensiun 10-12%. Angka ini hampir menyamai target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5-8%.

"Jadi kalau ekonomi Indonesia tumbuh 5,1%, ya asuransi dan dana pensiun asetnya harus tumbuh dari situ," tegas dia.

Target lebih tinggi dibidik pada 2029 nanti. Industri asuransi dibidik 7-9% dan dana pensiun di atas 20%. "Tentunya ini harus dilakukan melalui kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan juga dari peserta, dari para pemegang polis terhadap industri asuransi dan dana pensiun," ujar dia.