3.000 Miliarder Kuasai 13% Kekayaan Dunia, Ketimpangan Global Makin Tajam

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah miliarder di dunia terus bertambah, begitu pula dengan kekayaan yang mereka kuasai. Pada 2025, lebih dari 3.000 miliarder mengendalikan hampir USD 15 triliun, atau sekitar 13% dari total kekayaan pribadi di dunia.

DIkutip dari CEO World, Selasa (10/3/2026), data dari Oxfam dan Credit Suisse menunjukkan jumlah tersebut bahkan melampaui gabungan Produk Domestik Bruto (PDB) negara besar seperti Jepang, Jerman, dan India.

Pertumbuhan jumlah miliarder juga terjadi sangat cepat. Dalam satu tahun terakhir saja, dunia mencatat 340 miliarder baru.

Fenomena ini menunjukkan ketimpangan ekonomi global yang semakin lebar. Bukan hanya karena kelompok ultra-kaya semakin kaya, tetapi juga karena mereka memiliki pengaruh besar dalam menentukan aturan ekonomi yang membuat kekayaan tersebut terus bertambah.

Sejak 2020, kelompok 1% orang terkaya di dunia diketahui menguasai hampir dua pertiga dari seluruh kekayaan baru yang tercipta secara global.

Di sisi lain, sekitar 800 juta pekerja di berbagai negara justru mengalami pertumbuhan upah yang lebih rendah dibandingkan inflasi. Akibatnya, daya beli mereka berkurang, bahkan setara dengan kehilangan satu bulan gaji setiap tahun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kekayaan global tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Konsentrasi kekayaan yang besar juga berpengaruh pada kebijakan politik dan ekonomi.

Sejumlah perusahaan besar yang dimiliki atau didukung miliarder diketahui aktif melakukan lobi politik untuk melindungi kepentingan bisnis mereka. Pada 2024 saja, perusahaan yang terkait dengan 10 orang terkaya di dunia menghabiskan sekitar USD88 juta untuk kegiatan lobi politik di Washington, Amerika Serikat.

Upaya tersebut umumnya difokuskan untuk mempertahankan aturan pajak yang menguntungkan mereka.

Dalam beberapa kasus, tokoh dari kalangan miliarder bahkan masuk langsung ke lingkaran kekuasaan politik. Sejumlah anggota kabinet di berbagai negara berasal dari kelompok ultra-kaya atau memiliki kekayaan dari industri yang mereka awasi.

Kondisi ini membuat kekayaan tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga berubah menjadi pengaruh politik.

Selain itu, perusahaan besar juga berperan dalam memperkuat konsentrasi kekayaan melalui berbagai strategi bisnis.

Di antaranya adalah mendorong deregulasi, memanfaatkan pemotongan pajak, serta membagikan keuntungan perusahaan kepada pemegang saham melalui pembelian kembali saham (stock buyback) dibandingkan menaikkan upah pekerja.

Akibatnya, sebagian besar keuntungan perusahaan akhirnya mengalir kembali kepada kelompok investor yang mayoritas berasal dari kalangan terkaya.

Ketimpangan ekonomi tidak hanya berdampak pada distribusi kekayaan, tetapi juga pada kondisi kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Data World Benchmarking Alliance menunjukkan hanya sekitar 0,4% perusahaan besar yang secara terbuka berkomitmen membayar upah layak kepada pekerjanya.

Di sisi lain, International Trade Union Confederation mencatat masih meningkatnya kasus kekerasan terhadap pekerja dan pemimpin serikat buruh di berbagai negara.

Bahkan, sekitar 17,3 juta pekerja di sektor swasta masih bekerja dalam kondisi yang masuk kategori kerja paksa dalam rantai pasok perusahaan global.

Direktur Eksekutif Oxfam International, Amitabh Behar, menilai pengaruh besar kelompok superkaya terhadap politik dan ekonomi telah memperdalam ketimpangan global.

“The outsized influence that the super-rich have over our politicians, economies, and media has deepened inequality and led us far off track on tackling poverty,” ujar Behar.

Sejumlah ekonom kini mulai mendorong penerapan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok ultra-kaya sebagai solusi mengurangi ketimpangan.

Survei terhadap sekitar 4.000 jutawan di negara-negara G20 menunjukkan hampir 65% responden mendukung pajak yang lebih tinggi bagi kelompok superkaya.

Jika sebagian kecil kekayaan miliarder dialihkan melalui pajak, dana tersebut berpotensi digunakan untuk membiayai program kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah sistem politik global mampu menerapkan kebijakan tersebut di tengah kuatnya pengaruh kelompok ultra-kaya.

Saat ini, keputusan besar mengenai arah ekonomi dunia pada akhirnya masih sangat dipengaruhi oleh sekitar 3.000 orang terkaya di planet ini.