40% Gas Blok Masela Diekspor, Negara Ini Jadi Prioritas Pembeli

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah membuka peluang ekspor gas dari Lapangan Abadi Blok Masela hingga maksimal 40% dari total produksi. Namun, pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum menyalurkan gas ke pasar ekspor.

Bahlil menjelaskan, Jepang menjadi negara yang diprioritaskan sebagai pembeli (off-taker) karena telah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Indonesia terkait pasokan gas dari proyek tersebut.

“Kalau tadi saya sudah bilang, 40% itu maksimal masing-masing untuk ekspor,” kata Bahlil di Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).

Meski demikian, ia menegaskan, pemerintah tetap membuka peluang bagi negara lain yang berminat membeli gas dari Blok Masela selama terdapat kepastian penyerapan produksi.

“Mana saja yang mau beli, termasuk Jepang. Bagi kita sekarang yang penting ada off-taker, ada kepastian pembeli,” ujarnya.

Menurut Bahlil, Jepang menjadi mitra utama yang diprioritaskan karena telah lebih dahulu menunjukkan komitmen dalam pembahasan kerja sama pembelian gas.

“Terutama Jepang, karena mereka sudah berkomunikasi. Jadi, negara pilihan pertama dari Indonesia adalah Jepang,” kata Bahlil.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan minimal 60% produksi gas Blok Masela akan dialokasikan untuk kebutuhan domestik, sedangkan maksimal 40% dapat diekspor. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari pasar ekspor.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan masyarakat yang terdampak pembangunan Proyek Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar akan memperoleh ganti untung, bukan sekadar ganti rugi. Kebijakan itu disiapkan agar investasi berskala besar tersebut memberikan manfaat langsung bagi warga setempat.

Bahlil mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, dan Inpex sebelum memulai pembangunan proyek. Dalam pertemuan itu, pemerintah menegaskan hak-hak masyarakat tetap menjadi perhatian di tengah percepatan investasi.

“Tanah yang dipakai memang berada di kawasan hutan, tetapi masyarakat sudah mengelolanya secara turun-temurun. Karena itu saya mengambil kebijakan agar masyarakat diberikan ganti untung. Nanti akan kami laporkan dan meminta arahan Bapak Presiden,” kata Bahlil dalam groundbreaking Proyek Abadi Masela, di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (16/7/2026).

Menurut dia, investasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

“Investasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah tempat investasi berlangsung,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyampaikan pembangunan Proyek Abadi Masela akhirnya memasuki tahap groundbreaking setelah bertahun-tahun tertunda akibat perdebatan mengenai lokasi pengembangan, apakah di darat atau lepas pantai.

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian terkait untuk mempercepat realisasi proyek-proyek migas yang telah mengantongi persetujuan pengembangan (Plan of Development/POD), tetapi belum juga berjalan.

Atas arahan tersebut, Kementerian ESDM memberikan surat peringatan kepada Inpex agar segera merealisasikan proyek. Langkah itu, kata Bahlil, berujung pada dimulainya pembangunan Proyek Abadi Masela.

“Proyek ini sudah tertunda sejak 1998. Hari ini, berkat arahan Presiden dan sinergi seluruh pihak, Proyek Abadi Masela berhasil mencapai tonggak penting,” kata Bahlil.