Amerika Serikat Ambil Alih Presidensi G20, 3 Hal Ini Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat (AS) telah mengambilalih atau meneruskan Presidensi Kelompok 20 atau Presidensi G20 2026 mulai Senin, 1 Desember 2025 yang semula dipegang Afrika Selatan (Afsel). Di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump, AS akan mengembalikan fokus G20 pada misi utamanya yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran.

"Seiring kita mewujudkan reformasi yang sangat dibutuhkan ini, kami akan memprioritaskan tiga tema inti yakni mewujudkan kemakmuran ekonomi dengan membatasi beban regulasi, membuka rantai pasokan energi yang terjangkau dan aman, serta merintis teknologi dan inovasi baru,” demikian seperti dikutip dari laman state.gov, Selasa (2/12/2025).

AS akan menyelenggarakan KTT Pemimpin G20 di salah satu kota terbesar di AS, Miami, Florida dalam rangka peringatan 250 tahun berdirinya Amerika Serikat.

Mengutip Antara, situs resmi G20 terlihat sudah disiapkan untuk Presidensi AS. Halaman depannya telah diganti dan hanya menampilkan logo G20 Miami 2026 dan tulisan "The Best Is Yet to Come" (yang terbaik segera datang). Foto hitam-putih Donald Trump, yang mengenakan topi "USA" dan mengepalkan tangan, mendominasi halaman itu.

Transisi kepemimpinan G20 dari Afsel ke AS sempat diwarnai gesekan di antara kedua negara usai Donald Trump memboikot pelaksanaan KTT G20 di Johannesburg dengan dalih pelanggaran HAM terhadap warga kulit putih di negara Afrika itu.

Trump juga mengkritik keputusan Afsel yang enggan menyerahkan Presidensi G20 secara simbolis kepada seorang diplomat senior AS. Dia lalu menolak mengundang Afsel untuk hadir dalam KTT G20 di Miami.

G20 adalah forum kerja sama ekonomi internasional yang dibentuk pada 1999 sebagai respons atas krisis keuangan global 1997–1999. Sejak Uni Afrika menjadi anggota tetap pada 2023, kelompok itu kini beranggotakan 19 negara, termasuk Indonesia, dan dua organisasi regional (Uni Eropa dan Uni Afrika).

Sebelumnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2025 resmi digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025. KTT G20 ini menjadi penutup siklus pertama presidensi G20 sejak forum tersebut dibentuk. Indonesia mengirimkan delegasi tingkat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, untuk memastikan berbagai agenda strategis Indonesia dapat terakomodasi di tingkat global.

Setelah menerima estafet presidensi dari Brasil, Afrika Selatan menggelar sejumlah rangkaian pertemuan, mulai dari tingkat working group hingga pertemuan Menteri. Pertemuan Sherpa ke-4 yang berlangsung pada 16–19 November 2025 menjadi fase penting penyelesaian draft Johannesburg Leaders’ Declaration.

“Dinamika negosiasi menunjukkan tantangan yang signifikan. Hal ini tercermin dari mayoritas Pertemuan Tingkat Menteri hanya menghasilkan Chair’s Summary, bukan deklarasi bersama, karena adanya perbedaan posisi di antara negara-negara anggota G20,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sekaligus Sherpa G20 Indonesia, Edi Prio Pambudi dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).

Menjelang finalisasi, perhatian seluruh delegasi kini tertuju pada penyusunan akhir Johannesburg Leaders’ Declaration. Dokumen ini mencakup puluhan paragraf berisi beragam isu strategis, mulai dari penguatan ketahanan bencana, keberlanjutan utang negara berpendapatan rendah, hingga pendanaan transisi energi yang berkeadilan.

Pembahasan sektor teknologi seperti tata kelola data dan perkembangan Artificial Intelligence (AI) juga menjadi sorotan.

Indonesia ikut menyampaikan intervensi dalam beberapa sesi utama KTT, antara lain Sesi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Sesi A Resilient World yang menekankan mitigasi risiko iklim dan pangan, serta Sesi Fair and a Just Future for All.

Dalam setiap sesi, Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama global yang lebih kuat, khususnya untuk mendukung negara-negara berkembang.

Di tengah dinamika negosiasi global, pemerintah tetap mengedepankan agenda domestik. Salah satunya melalui penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis guna meningkatkan kepastian, transparansi, dan kemudahan investasi di Indonesia.