AS-Israel Makin 'Mesra', Kini Siapkan Jalan untuk Integrasi Militer

Jakarta, CNN Indonesia --

Kongres Amerika Serikat (AS) dikabarkan tengah membahas rancangan undang-undang (RUU) yang dapat mengintegrasikan kekuatan militer AS dan Israel.

RUU tersebut berjudul Inisiatif Kerja Sama Teknologi Pertahanan Amerika Serikat-Israel, yang muncul di Pasal 224 Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun fiskal 2027.

Draf ini masih tahap awal. NDAA disahkan oleh Kongres setiap tahun untuk menetapkan kebijakan militer AS dan mengesahkan program pertahanan serta jumlah pengeluaran.

Jika Pasal 224 disahkan, keputusan ini akan menandai perubahan signifikan dalam kerja sama militer AS-Israel, yang semula berpusat pada bantuan militer AS menjadi kemitraan yang saling terintegrasi.

Pasal 224 akan mewajibkan menteri pertahanan AS untuk menunjuk seorang "agen eksekutif", yakni seorang pejabat yang akan mengoordinasikan kerja sama militer antara AS dan Israel.

Pekerjaan tersebut mencakup penelitian dan pengembangan bersama, produksi senjata bersama, dan pengaitan sistem serta data militer.

"Apa yang coba dilakukan Kongres adalah menemukan berbagai cara untuk memperkuat hubungan yang begitu dalam di basis industri pertahanan AS sehingga mustahil untuk dicabut," kata Josh Paul, mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS sekaligus pendiri kelompok advokasi A New Policy.

"Pasal baru dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional akan memberi Israel akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke teknologi AS dan akan memaksa militer AS mengintegrasikan teknologi pertahanan Israel ke dalam rantai pasokan militer penting Washington, serta memberi Israel pengaruh luar biasa atas pertahanan AS," tambahnya.

AS dan Israel sebetulnya sudah memiliki sistem pertahanan bersama, yakni Iron Dome.

RUU ini nantinya akan memperluas kerja sama mereka di lebih banyak bidang peperangan modern, mulai dari kecerdasan buatan (AI) hingga drone dan operasi siber.

Beleid ini mesti melewati Komite Layanan Bersenjata DPR dulu sebelum disahkan DPR dan Senat. Komite Layanan Bersenjata DPR dijadwalkan membahas RUU ini pada awal Juni.

RUU ini diusulkan oleh ketua komite dari Partai Republik, Mike Rogers, dan anggota Demokrat paling senior, Adam Smith, sehingga mendapat dukungan dari kedua partai utama. Padahal, jajak pendapat menunjukkan ada penolakan yang meningkat di antara kader kedua partai terhadap dukungan militer lebih lanjut untuk Israel.

AS dan Israel sudah bekerja sama erat di bidang pertahanan selama puluhan tahun.

Sejak 2008, hukum AS mewajibkan Washington melindungi Israel, termasuk memperkuat militernya, dari pasukan negara saingan manapun di kawasan tersebut.

Israel adalah penerima bantuan luar negeri terbesar AS sejak 1948. Nyaris semuanya berupa bantuan militer dan bernilai lebih dari US$300 miliar jika disesuaikan dengan inflasi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengatakan ingin mengakhiri ketergantungan Israel pada bantuan militer AS dalam waktu 10 tahun dan mengubahnya menjadi hubungan yang lebih "dewasa".

Kerja sama yang lebih erat antara kedua industri pertahanan kemungkinan besar sesuai dengan tujuan tersebut.

(blq/dna)

Add as a preferred
source on Google