Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi Kini Wajib Clearance, Cegah Pemborosan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memperketat tata kelola belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar setiap anggaran digital benar-benar berdampak pada peningkatan layanan publik, bukan sekadar menambah aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri.

Kebijakan ini ditegaskan dalam peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025–2045 yang menjadi arah jangka panjang transformasi digital pemerintahan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan seluruh belanja aplikasi dan infrastruktur digital kementerian serta lembaga kini wajib melalui mekanisme rekomendasi izin pengadaan (clearance). Tujuannya agar setiap pengembangan sistem selaras dengan arsitektur nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Pencegahan duplikasi kegiatan dan optimalisasi anggaran negara termasuk efisiensi sebagai semangat utama dari Bapak Presiden," tegas Meutya Hafid dalam peluncuran RIPDN 2025–2045, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (27/02/2026).

Ia juga menyoroti banyaknya aplikasi pemerintah yang selama ini berjalan terpisah tanpa keterhubungan satu sama lain, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan inefisiensi layanan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai tulang punggung integrasi layanan publik.

Seluruh aplikasi pemerintah kini wajib mengadopsi prinsip interoperabilitas sejak tahap perancangan. Dengan demikian, sistem dapat saling terhubung dan bertukar data secara aman.

"Melalui SPLP ini, pertukaran data tidak lagi dilakukan secara ad hoc tapi melalui mekanisme yang terkontrol, dapat ditelusur, dan yang paling utama juga diaudit untuk menjaga integritas data," jelas Meutya.

Pemerintah juga mewajibkan audit teknologi secara ketat. Setiap instansi harus menyampaikan evaluasi belanja TIK tahun sebelumnya beserta tindak lanjut perbaikannya.

Langkah ini diharapkan dapat mengubah pola kerja yang selama ini terkotak-kotak (silo) menjadi pemerintahan yang terintegrasi dan efisien (whole of government).

"Upaya ini butuh koordinasi, kemauan, keterbukaan, dan kolaborasi aktif dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," tandasnya.

Melalui penguatan tata kelola ini, pemerintah menargetkan ruang digital nasional mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.