BPJS Pastikan Skema COB Sudah Berjalan dan Dapat Naik Kelas

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Kota Depok pengguna BPJS Kesehatan dan asuransi swasta, kini pembayaran rumah sakit dapat menggunakan sistem Coordination of Benefit (COB). Nantinya, skema pembayaran pada rumah sakit, BPJS Kesehatan akan terlebih dahulu melakukan pembayaran.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Depok, Livendri Irvarizal membenarkan BPJS Kesehatan dapat melakukan sistem COB dengan asuransi kesehatan. Nantinya, untuk pembiayaan akan terlebih dahulu menggunakan BPJS Kesehatan dan selebihnya menggunakan asuransi swasta.

“Sesuai dengan manfaatnya, kita bisa naik kelas hanya satu tingkat di atas dari haknya. Biasanya dari kelas 1 naik ke VIP, berarti haknya selisih, biaya yang diluar dari tanggungan JKN itu yang bisa nanti langsung ke COB-nya,” ujar Livendri, Selasa (9/12/2025).

Livendri menjelaskan, pengguna BPJS dalam menggunakan sistem COB dapat melakukan pengurusan ke rumah sakit. Nantinya rumah sakit akan melakukan konfirmasi ke asuransi kesehatan tambahan.

“Bahwa ini betul sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan pada periode tertentu, ketika rawat inapnya, kemudian nanti selisih biayanya itu yang dijamin oleh asuransi kesehatan tambahannya untuk COB nya,” jelas Livendri.

Livendri mengingatkan, penggunaan COB pada skema pembiayaan rumah sakit dapat digunakan untuk naik kelas 1 ke VIP. Skema COB tidak dapat digunakan pengguna untuk naik kelas 3 ke kelas dua atau dari kelas 2 naik ke kelas 1.

“Ini hanya bisa untuk mereka yang naik kelas. Naik kelasnya itu VIP ya, bukannya dia dari hampir kelas 2 naik ke kelas 1, dari kelas 1 ke VIP, jadi hanya bisa satu tingkat ya,” ucap Livendri,” ucap Livendri.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menegaskan skema koordinasi manfaat atau Coordination of Benefits (COB) saat ini sudah berjalan. Pada skema COB, BPJS Kesehatan bekerja dengan asuransi kesehatan swasta menjadi penanggung manfaat kesehatan peserta.

“Jadi sebetulnya, sekarang ini sudah bisa ya (COB), jadi bagi peserta BPJS yang kelasnya itu ingin rawat jalan eksekutif, boleh,” ungkap Ghufron, Senin (4/8/2025).

Peraturan yang berlaku saat ini, yakni maksimal tambahan biaya manfaat sebesar Rp 400 ribu. Ghufron memerinci, jumlah itu dapat dibayar sendiri, maupun oleh perusahaan tempat dia bekerja, atau dibayarkan asuransi kesehatan tambahan.

Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan, aturan baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/1117/2025. Aturan ini akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.

Pada keputusan itu, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemegang polis yang merupakan peserta aktif JKN. Jalur pertama dilakukan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan mengikuti prosedur BPJS Kesehatan, termasuk penerapan critical pathway dan penilaian medical efficacy.

Pada jalur pertama, batas pertanggungan ditetapkan maksimal 250 persen dari tarif JKN yang berlaku. Pada jumlah itu, BPJS Kesehatan menanggung 75 persen dari 250 persen tersebut, dan perusahaan asuransi swasta dapat menanggung hingga maksimal 175 persen.

Jalur kedua memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk langsung mengakses rumah sakit komersial, tanpa melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun, syaratnya peserta tetap harus terdaftar aktif dan telah membayar iuran sebagai peserta JKN.

Pada jalur kedua ini, rumah sakit dapat langsung memberikan layanan kepada peserta dan perusahaan asuransi dapat menanggung biaya hingga 250 persen. Skema ini dinilai membuat koordinasi antara JKN dan asuransi komersial menjadi lebih jelas dan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat.

“Ini (skema kedua) yang menurut kami ini lebih jelas koordinasi antara JKN dengan asuransi komersial sehingga memberikan opsi-opsi bagi masyarakat untuk memilih jalur yang lebih cepat dan lebih murah,” pungkas Ogi.