Harga BBM Naik Imbas Perang AS-Iran, Beban Fiskal Indonesia Makin Berat

Liputan6.com, Jakarta - Kenaikan harga minyak dunia dinilai berpotensi meningkatkan tekanan terhadap harga domestik termasuk bahan bakar minyak atau BBM.

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memandang situasi ini sebagai momentum penting untuk meninjau kembali keseimbangan antara stabilitas harga, keberlanjutan fiskal, dan daya tahan ekonomi nasional.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah menilai bahwa dalam kondisi harga minyak global yang meningkat, tekanan terhadap penyesuaian harga BBM domestik hampir tidak terhindarkan.

Menurut Piter, pertanyaannya bukan semata apakah harga BBM akan naik atau tidak, melainkan sejauh mana pemerintah mampu menahan kenaikan tersebut melalui kebijakan fiskal yang tersedia.

“Dalam situasi harga minyak naik, tekanan terhadap harga BBM domestik tentu meningkat. Jika pemerintah menahan kenaikan melalui subsidi, maka konsekuensinya ada pada peningkatan beban fiskal. Sebaliknya, jika dilepas maka tekanan terhadap inflasi bisa menjadi lebih kuat,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Posisi Indonesia membuat tekanan tersebut menjadi semakin relevan.

“Konsumsi minyak nasional mencapai hampir 1,5 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri tidak sampai setengahnya. Ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia dan juga fluktuasi nilai tukar dolar AS,” ujar Piter.

Ia menjelaskan bahwa kontribusi harga BBM terhadap inflasi relatif besar, baik melalui dampak langsung (first round effect) maupun dampak lanjutan terhadap biaya produksi, distribusi, dan harga barang konsumsi (second dan third round effect).

Dengan struktur tersebut, kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan tekanan inflasi secara bertahap, tergantung pada respons kebijakan yang diambil.

Dalam konteks makroekonomi, Piter menyoroti pentingnya pemerintah menjaga keseimbangan antara stabilisasi harga dan ketahanan fiskal. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana kebijakan subsidi dapat dipertahankan tanpa menimbulkan tekanan yang lebih besar pada anggaran negara.

“Tentu ketika harga minyak naik dan kita berada dalam posisi sebagai net importer BBM, akan ada dorongan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Tinggal seberapa jauh pemerintah bisa menahan kenaikan itu dan seberapa mampu menjaganya dengan kemampuan fiskal yang terbatas,” ujarnya.

Dalam konteks fiskal, terdapat prinsip umum bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar USD10 per barel berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp50 triliun. “Angka ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menahan harga BBM melalui subsidi memiliki konsekuensi fiskal yang tidak kecil, terutama ketika tren harga global sedang meningkat,” ujar Piter.

Selain faktor harga minyak, dinamika nilai tukar juga menjadi variabel penting. Kombinasi kenaikan harga energi global dan potensi pelemahan rupiah terhadap dolar AS dapat memperbesar tekanan harga impor. Stabilitas makroekonomi dalam situasi tersebut sangat bergantung pada koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati.

“Dampak perang ini besar. Satu, menaikkan harga BBM. Kedua, mendorong dolar menjadi lebih mahal sehingga rupiah tertekan. Kombinasi keduanya akan membuat harga barang impor lebih mahal dan tekanan inflasi ke depan menjadi lebih besar. Ini yang harus diantisipasi oleh otoritas moneter dan pemerintah,” jelasnya.

Terkait rantai pasok dan industri, Piter memandang bahwa dampak utama yang perlu diwaspadai berasal dari sisi harga dibandingkan gangguan pasokan fisik yang luas. “Saya tidak melihat indikasi disrupsi struktural dalam waktu dekat. Antisipasi tetap diperlukan terhadap efek rambatan kenaikan biaya energi terhadap sektor produksi dan logistik domestik,” tutur Piter.

Dari sisi pasar keuangan, Piter Abdullah menilai gejolak global seperti saat ini tidak serta-merta mendorong investor untuk keluar dari pasar domestik. Dalam pandangannya, kondisi volatilitas justru dapat dipandang oleh sebagian investor sebagai momentum untuk masuk dan mengoleksi aset keuangan Indonesia.

“Gejolak seperti ini tidak otomatis membuat investor keluar. Justru bagi sebagian pihak, ini bisa menjadi timing untuk masuk dan mengoleksi aset-aset keuangan kita,” ujarnya.

Ia menyatakan tidak terlalu mengkhawatirkan potensi arus keluar modal tambahan. Posisi kepemilikan asing di pasar domestik, menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir memang telah mengalami penyesuaian. Dengan kondisi tersebut, ruang bagi arus keluar lanjutan dinilai relatif terbatas. Jika pun masih terjadi, skalanya diperkirakan tidak besar.

“Untuk aliran capital outflow, saya tidak terlalu khawatir. Dalam beberapa waktu terakhir memang sudah terjadi penyesuaian, sehingga kalaupun masih ada yang keluar, jumlahnya tidak banyak,” tambahnya.

Terkait persepsi resiliensi, Piter menegaskan bahwa tidak ada satu pun negara yang sepenuhnya tidak terdampak oleh eskalasi geopolitik global. Seluruh negara pada dasarnya akan merasakan dampaknya. Ukuran resiliensi, menurutnya, terletak pada seberapa jauh suatu negara mampu bertahan dalam menghadapi tekanan tersebut.

Piter memandang dampak terhadap Indonesia relatif lebih ringan dibandingkan negara-negara yang memiliki ketergantungan ekspor jauh lebih besar. Struktur ekonomi Indonesia yang lebih bertumpu pada pasar domestik dinilai menjadi faktor yang memberikan bantalan relatif di tengah ketidakpastian global.

Piter juga menyoroti potensi dampak terhadap aktivitas umroh dan haji apabila ketidakpastian global berlangsung lebih lama dan memengaruhi mobilitas internasional. Aktivitas tersebut memiliki keterkaitan ekonomi yang luas di dalam negeri, mulai dari layanan perjalanan, perhotelan, hingga sektor pendukung lainnya.

Seperti diketahui, sejumlah penerbangan menuju Jeddah, Arab Saudi mengalami pembatalan penerbangan. “Apabila terjadi pembatasan atau penurunan aktivitas dalam periode yang berkepanjangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor perjalanan, tetapi juga dapat menimbulkan efek rambatan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik,” ujar Piter.

Dalam situasi ini, ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menyusun berbagai skenario kebijakan. “Sulit untuk memprediksi ketidakpastian global. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga, fiskal, dan kepercayaan pasar,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Prasasti menilai bahwa periode ketidakpastian global seperti saat ini menuntut kebijakan yang adaptif, terukur, dan berbasis perhitungan fiskal yang cermat. “Keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan kesehatan fiskal menjadi kunci dalam memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga,” jelas Piter.