Indonesia Tetap Bakal Beli Rp 251,7 Triliun Migas dari AS

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung memastikan, Indonesia tetap akan melakukan impor migas (minyak dan gas bumi) senilai USD 15 miliar, atau setara Rp 251,7 triliun (kurs Rp 16.780 per dolar AS) dari Amerika Serikat (AS).  Meskipun, Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (Supreme Court) telah membatalkan dasar hukum dari kesepakatan perdagangan resiprokal (ART) yang dikeluarkan Presiden AS, Donald Trump. 

Yuliot menilai, pembatalan tarif resiprokal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.  

"Jadi dalam kesepakatan untuk impor energi dari AS di dalam ART itu disebutkan nilainya adalah USD 15 miliar. Sementara yang terkait dengan peninjauan oleh Mahkamah Agung AS itu yang terkait dengan tarif. Jadi ada perbedaan," tegasnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Hanya saja, ia buka kemungkinan Indonesia bakal mengkaji ulang perjanjian yang sudah ditandatangani setelah ada putusan Mahkamah Agung AS.  

"Tapi dengan adanya keputusan Mahkamah Agung AS, ya seharusnya kita juga ada kesempatan 90 hari untuk melakukan review. Kalau ada yang urgent itu nanti kita lakukan pembahasan," ujar Yuliot. 

"Ada yang mungkin itu nanti ada perubahan, nanti dalam jangka waktu 90 hari kita akan lakukan pembahasan dalam rangka implementasi," dia menekankan.

Nasib 1.819 Produk RI Setelah Putusan MA AS 

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis Indonesia tetap mendapatkan pembebasan tarif bea masuk 0 persen dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk 1.819 produk yang telah disepakati dalam perjanjian perdagangan resiprokal (ART). 

Meskipun, Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (Supreme Court) membatalkan dasar hukum kebijakan tarif Trump tersebut. Namun begitu, Mendag menyebut pemerintah tetap berjuang untuk mempertahankan kesepakatan itu. 

"Ini lagi ada masa konsultasi karena kemarin keputusan (MA) Amerika, tetapi yang sudah kita tandatangani 0 persen masuk ke Amerika, itu kita harapkan tetap berjalan," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta beberapa waktu lalu. 

Hal senada sempat diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu. Ia memastikan perjanjian dagang antara Indonesia dan AS tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati, usai putusan terbaru dari Supreme Court (Mahkamah Agung) AS terkait kebijakan tarif global 10 persen untuk semua negara.

Airlangga menjelaskan, putusan Supreme Court menyangkut pembatalan tarif global dan pengembalian (reimbursement) tarif kepada korporasi tertentu. Namun, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan karena memiliki mekanisme tersendiri.

"Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan," jelas Airlangga kepada wartawan di Washington DC, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. 

"Artinya, dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat sedangkan Indonesia kan dengan DPR," ia menambahkan.

Sebelumnya, Indonesia resmi menanyepakati perjanjian perdagangan dengan tarif resiprokal 19 persen dengan Amerika Serikat (AS). Ada 1.819 pos tarif yang diatur dalam kesepakatan dagang kedua negara.

Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan diteken pascaagenda perdana pertemuan Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace (BoP).

"Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).

Dia mengisahkan perjalanan negosiasi yang dimulai sejak April 2025 lalu ketika Donald Trump mengumumkan Indonesia dikenakam tarif resiprokal 32 persen. Negosiasi berujung pada penurynan tarif menjadi 19 persen dengan berbagai ketentuan tambahan lainnya.

"90 persen daripada dokumentasi yang dikirim oleh Indonesia dipenuhi oleh Amerika. Jadi usulan Indonesia dipenuhi oleh Amerika yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff," ucapnya.

 Hasilnya, dua Kepala Negara menandatangani ART yang mencakup 1.819 pos tarif. Sebagian komoditas bahkan mendapat pembebasan tarif. "Dalam ART ini ada 1.819 post tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri," Menko Airlangga menambahkan.

Sejumlah komoditas pertanian hingga produk manufaktur asal Indonesia tak akan dikenakam tarif bea masuk ke Amerika Serikat (AS). Ada minyak kelapa sawit, kakao, hingga tekstil dan garmen RI yang dibebaskan dari tarif resiprokal AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, hal tersebut tertuang dalam Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Total ada, 1.819 pos tarif yang diatur dalam beleid tersebut, minyak sawit, kopi hingga kakao dibebaskan dari tarif.

"Minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0 persen," ungkap Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).

Tekstil dan Garmen Bebas Tarif Bersyarat

Selain komoditas tadi, ada produk lainnya yang juga mendapatkan pembebasan tarif dengan skema berbeda. Yakni, produk tekstil dan garmen asal Indonesia akan mendapat tarif 0 persen dengan kuota tertentu.

"Khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0 persen dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ," ujarnya.

"Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," sambung Menko Airlangga Hartarto.