Istana Bocorkan Nama Bursa Mineral dan Komoditas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkap gambaran komoditas yang akan masuk dalam Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Bursa yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut rencananya akan bernama Indonesia Commodity Exchange (Icomex).

Prasetyo mengatakan, belum ada keputusan final mengenai komoditas apa saja yang akan diperdagangkan di dalamnya. Namun, beberapa komoditas unggulan seperti batu bara, minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), hingga nikel kemungkinan besar akan masuk.

"Belum, belum diputuskan. Yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang menjadi produksi utama kita, misalnya CPO, nikel, batu bara. Semua sedang disiapkan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/8/2026).

Kepala Negara berharap BMKS mampu menjadi penentu harga (price maker) bagi komoditas unggulan yang diproduksi oleh Indonesia. Prasetyo menegaskan, Icomex diproyeksikan sebagai nama bursa strategis tersebut.

"Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex," ucapnya.

Pemerintah saat ini masih membahas bentuk dan struktur Icomex, termasuk keterkaitannya dengan bursa yang sudah ada, seperti Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange/ICDX).

"Makanya ini sedang dalam proses untuk diatur sedemikian rupa. Intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan. Selama ini kan tidak," tegas Prasetyo.

Terkait nasib ICDX setelah lahirnya Icomex, Prasetyo menyebut belum ada keputusan mengikat. Menurutnya, masih terbuka berbagai opsi, mulai dari pemisahan peran hingga penggabungan.

"Nanti kita lihat, bisa jadi digabung, bisa juga berdiri sendiri," ujarnya.

Prasetyo menambahkan, mekanisme khusus akan disiapkan untuk menentukan harga komoditas dalam bursa tersebut. "Nanti ada mekanismenya, ada kalkulasi biaya, serta bagaimana penyesuaian terhadap harga dunianya," urainya.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sendiri ditargetkan mulai terbentuk pada 2027. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah menyiapkan regulasi pendukungnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Bank Indonesia (BI) hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). OJK sedang menyusun dua Peraturan OJK (POJK).

"Kami berfokus pada penyiapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang akan ada dua. Pertama, POJK mengenai pentahapan peralihan perdagangan mineral dan komoditas strategis ke BMKS," kata Friderica dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Aturan kedua mencakup skema operasional dalam BMKS, struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM), hingga anggaran.

"Itu sedang kami siapkan, termasuk persiapan untuk struktur organisasi, SDM, dan anggaran," terangnya.

Friderica menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menentukan daftar rincian jenis mineral dan komoditas strategis yang diperdagangkan.

"Kita tunggu saja nanti Perpresnya seperti apa. Di dalam tim internal sebenarnya sudah dibahas jenis-jenis mineral dan komoditas strategisnya, tetapi nanti penetapannya tetap lewat Perpres. Kami akan terus menyampaikan perkembangannya kepada media secara bertahap," pungkas Kiki.